Teori ekonomi modern mengungkapkan, teori distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Siapa saja yang terlibat dalam suatu produksi, maka ia akan mendapatkan suatu konsekuensi dari padanya. Sebaliknya, bagi yang tidak terlibat, walau dengan alasan apapun jelas tidak akan mendapatkannya. Pengertian ini dapat memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam distribusi diartikan sebagai memberi balas jasa pada setiap orang sesuai sumbangan yang diberikan (reward of desert).

Disisi lain, “keniscayaan” ada manusia yang tidak bisa ikut andil didalamnya karena barbagai alasan tertentu, menjelaskan bahwa sebagian orang bekerja dan berpenghasilan, sedang sebagian lagi tidak atau bahkan sebagian kecil orang kaya raya, sedang sebagian terbesarnya adalah orang miskin.

Sistem distribusi syari’ah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatas, yakni dengan; pertama, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaaan dan memberikan peluang bekerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Kedua, secara langsung memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdirinya institusi atau lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah bahkan menjadi bagian penting yang tak terlepas dari andil tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga tersebut. Melalui lembaga, suatu sistem akan mampu dijalankan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya, mengingat lembaga memiliki strategi dan manajemen dalam melakukan segala aktivitasnya. Namun yang kemudian menjadi persoalan adalah manajemen dan strategi seperti apa yang mampu dikembangkan lembaga tersebut menjadi lembaga yang kapabel dan proporsional dibidangnya. Dikatakan bahwa dalam era revolusi informasi sekarang, keunggulan suatu lembaga tidak hanya terfokus/ditentukan oleh efisiensi dalam alokasi sumber daya atau aset berwujud (tangible resources/asset) saja, yang mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Tetapi keunggulan tersebut sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya atau aset tak berwujud (intangible resources/asset) yang tidak mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Yang mampu menciptakan strategi berbasis pengetahuan (knowledge-based strategy), seperti menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat pelaku, mengarahkan produk dan jasa yang inovatif dan kompetitif, serta menstimulasi keterampilan dan motivasi karyawan/pengelolanya. Dengan demikian untuk meningkatkan mutu informasi dalam proses perumusan dan implementasi strategi tersebut, diperlukan sistem informasi multidimensional yang meliputi sistem informasi keuangan dan non-keuangan.

Teori Distribusi Syari’ah

Kahf dalam bukunya “The Islamic Economy” mengatakan bahwa Islam mempunyai 2 prinsip utama dalam ekonominya, yaitu; i) prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan ii) pelarangan terhadap pemusatan (daulah) kekayaan dan pendapatan. Ia juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh suatu negara (dan atau masyarakat) –Islam– adalah menstruktur kebijakan ekonominya melalui, 1) memfungsikan pasar (market mecanism), 2) meminimalisir gap distribusi (non-market mecanism), serta 3) tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapabilitas dan intellegence diantara masing-masing individu dalam masyarakatnya.

Dalam ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi harus senantiasa didasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadist. Begitu juga dalam sistem distribusi. Surat al-Hasyr ayat 7 mengungkapkan :

…”supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu…”

Dalam hal lembaga-lembaga filantropi misalnya, aspek menjaga dan menyalurkan amanah adalah sebagai aspek kewajiban ilahiyah yang diperintahkan oleh agama yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Yang mana nilai-nilai tersebut diantaranya: Ketuhanan (Tauheed), Persaudaraan (Brotherhood), Kesetaraan (Equal) dan Keadilan (equity), Kerjasama (Cooperation) serta Kerja dan Produktifitas (Productivity). Prinsip-prinsip ini sejatinya terkandung dalam segala kegiatan lembaga filantropi tersebut.

Pemanfaatan Harta Kekayaan

1. Melalui Mekanisme Pasar (Distribusi Syari’ah tentang Akumulasi Modal Ummat).

Berbicara modal pasti akan terkait dengan laba atau keuntungan. Oleh karenanya, mekanisme pasar adalah mekanisme distribusi kekayaan yang lebih menitik beratkan pada sistem distribusi yang bersifat komersil/bisnis. Tidak saja dalam lingkup jual beli atau persewaan (untuk kepentingan diri), tetapi juga untuk diinvestasikan kepada masyarakat pengelola usaha yang “kurang mampu” sebagai modal usaha mereka dalam mengembangkan kapasitas produksinya. Mekanisme ini tentu saja memberikan multiplier effect pada kekayaan dua belah pihak, serta bagi pihak-pihak lain yang terkait didalamnya.

2. Melalui Mekanisme Non-Pasar

Zakat dan Wakaf

a. Lembaga Zakat

Secara sosial, praktek-praktek zakat sudah terlaksana semenjak agama Islam itu ada di Indonesia. Baik itu dilakukan secara mandiri –langsung kepada mustahik atau melalui para ulama, kyai, atau ustadz– maupun secara kolektif yang bersifat sporadik (kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat), juga bersifat tradisional-pasif dan hanya temporer (musiman).

Misi zakat sendiri sesungguhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jiwa zakat sudah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara merupakan “amiliin” yang tepat dalam menjalankan amanat tersebut. Karena berbicara zakat, esensinya adalah bicara tentang how to manage the zakah’s fund.

Pada tahun 1990, DPR menyetujui Rancangan UU tentang zakat yang kemudian tersahkan menjadi UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ/BAZ) ini juga, secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi zakat yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional dan legitimate. Bahkan, ayat pertama pasal 7 UU No. 38/1999, menentukan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

Sehingga instrumen zakat ini bisa dijadikan alat kebijakan ekonomi negara sebagai sumber pendanaan baru bagi pemerintah. Diantaranya perkiraan potensi zakat yang dilakukan oleh Nasution[1]dengan menggunakan data GDP Indonesia dan dengan asumsi bahwa penguasaan asset umat muslim sebesar 20% dari total GDP dan besaran zakat sebesar 2,5% maka potensi zakat adalah sebesar 7,5 s.d 8,7 trilyun rupiah atau sekitar 0,4 s.d 1,85% dari total PDB nasional (berdasarkan harga berlaku thn 2005). Jika dibanding dengan estimasi dan perhitungan potensi zakat dibeberapa negara muslim, jumlah ini masih jauh lebih rendah. Namun hal yang menggembirakannya adalah jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

b. Lembaga Wakaf

Departemen Agama RI telah membuat satu divisi, khusus tentang Pengembangan Wakaf untuk masyarakat muslim Indonesia, yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan BWI adalah melaksanakan pembinaan yang intensif bagi para pengelola wakaf di seluruh Indonesia. Sekaligus menjadi lembaga pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia.

Sistem perwakafan di Indonesia sudah berjalan dan berkembang, terbukti dengan adanya berbagai produk wakaf, yang tidak hanya bersifat sosial produktif, tetapi juga sudah menyentuh manajemen pembiayaan global, seperti dengan adanya sistem Wakaf Uang. Selain itu, wakaf uang ini juga telah mendapatkan putusan wakaf dari Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.