KONSEP KEPEMILIKAN

Prinsip Dasar:

Konsep Khilafah (sebagai wakil Allah di muka bumi)
QS; al-baqarah:
“Sesungguhnya Aku menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (wakil)..”

wakil=pemegang amanah

Allah pemilik segala sesuatu. QS. Al-Maidah:17, QS. An-Nuur:33

Konsep Hak Milik

1. Kepemilikian Individu

Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa sumber dari segala hak dan kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak dari Allah SWT, karena Allah yang menciptakan alam raya ini dengan segala sesuatunya. Mutlak bahwa Allah pemilik segala sesuatu tersebut memberi pengertian akan arti kekuasaan Allah atas semua ini adalah tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Hal ini seperti ditegaskan dalam al-Qur’an, surat al-Maaidah :17 dan al-Baqarah :255.
“ولله ملك السماوات والارض ومابينهما”
“Kepunyaan Allahlah segala kerajaan langit dan bumi dan yang ada didalamnya”.
“له ما فى السماوات وما فى الارض”
“ Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi”.
Namun disisi lain dinyatakan, bahwa meski segala kekayaan itu adalah milik Allah, namun kepemilikan pada manusia diakui secara de jure, karena Allah sendiri yang telah mengaruniakan kekayaan dan Dia mengakui kepemilikan tersebut. Ini juga tercantum dalam Q.S. Yaasin:71.
“اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون”
“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?”.
Dengan demikian manusia adalah sebagai istikhlaf ( perwakilan ) Allah dalam menjaga dan memanfaatkan segala miliki Allah tersebut. Dari ayat-ayat diatas dapat difahami bahwa hak milik perseorangan (individu) dalam Islam adalah dibenarkan, tidak dilarang. Dan karena secara definitif hak milik itu sendiri merupakan sesuatu yang diperoleh orang dengan jalan syar’i (yang diizinkan syara’), baik berupa benda atau manfaat (utility) ataupun keduannya. Maka fakta ini pun dapat menjadi unsur legitimasi bagi konsep kepemilikan pribadi, yang berarti pula bahwa setiap manusia bisa menjadi pemilik sah dari suatu kekayaan. Al-Qur’an dalam hal ini lebih menegaskan, QS. An-Nisa:32
“وللرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن”
“…Untuk mereka laki-laki ada bagian daripada usahanya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada yang diusahakannya…”
Hak milik tersebut juga tidak saja diakui, tetapi juga merupakan sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan dan penghormatan tersebut adalah untuk mencegah penguasaan dengan cara yang tidak sah dari orang/pihak lain. Hak milik pribadi ini sudah menjadi bagian dari sistem Islam yang telah disyari’atkan Allah, bahkan Rasul bersabda tentang ini; “Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, ia mati syahid”. (HR. Muslim dalam kitab al-Misykah).
Pelanggaran terhadap pemilikan ini, baik dengan kekuatan ataupun paksaan akan menggoncangkan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Karena keamanan dan kestabilan masyarakat tergantung pada penghormatan terhadap aturan yang menjadi landasannya.
Mengenai hak milik pada manusia ini, pada hakikatnya memiliki dua kapasitas, yakni kapasitasnya sebagai pribadi yang bebas dan kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Atau lebih jelasnya, bahwa dalam hak milik manusia itu sebagian merupakan hak-hak pribadi (secara individu) dan sebagian lagi merupakan milik bersama atau milik ummat. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kepemilikan pada manusia itu (secara individu) dibatasi, –meski al-Qur’an tidak secara tegas-tegas menyatakannya, namun tersirat–, sebagaimana tercantum dalam Q.S. at-Taubah:103.
“خد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها”
“Ambillah dari harta mereka sebagai shadaqah, yang dengannya kamu mensucikan dan membersihkan mereka”.
Pembatasan ini memberi penekanan akan hak individu untuk menikmati segala kebaikan dari kekayaan miliknya tersebut, namun ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat atau ummat dengan kekayaannya itu.
Selain pembatasan diatas, batasan kepemilikan individu ini pun dalam hukum syara’ diberlakukan pada zat (‘ain) serta penggunaan (utility) kekayaan hak milik tersebut. Dalam hal ini Allah memberikan izin kepada manusia untuk memiliki beberapa zat serta kegunaannya dan melarang memiliki zat yang lain dan kegunaannya. Seperti larangan pemilikan minuman keras dan babi, pemilikan harta hasil riba dan perjudian, serta berbagai kompensasi lainnya yang tidak halal.
Dari konsep pembatasan kepemilikan diatas, nyatalah bahwa Islam membatasi kepemilikan ini tidak dengan cara-cara yang salah (ghasab), tetapi dengan menggunakan mekanisme tertentu, seperti :
a. Membatasi pemilikan dari segi perolehan dan pengembangan hak milik, tidak dengan ghasab (merampas) hak milik orang lain.
b. Menentukan mekanisme pengelolaannya. Seperti pada transaksi-transaksi yang dihalalkan.
c. Menyerahkan kekayaan yang sudah menjadi milik negara/masyarakat, seperti harta wakaf.
d. Men-supply orang-orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Dalam menetapkan hak kepemilikan pribadi/individu ini hukum syara’ juga telah menentukannya dengan lima sebab, yaitu : a) dengan bekerja atau usaha, dalam hal ini Islam hanya memberikan garis-garis pokok yang harus dipenuhi, yakni: dengan bentuk halal, tidak menimbulkan madharat kepada orang lain. b) dari warisan dan washiyat, sesuai dengan ketentuan al-qur’an. c) atas kebutuhan untuk menyambung hidup, seperti hutang piutang dan pinjaman. d) pemberian negara kepada rakyat, dan e) melalui hibah atau hadiah (termasuk mahar/mas kawin)

Hak Milik Umum/Sosial
2. Kepemilikan Umum dan Negara (Pajak)
Diantara hal penting yang diungkapkan dalam ajaran Islam dalam hal pemilikan adalah adanya selain aturan pemilikan individu, yaitu penetapan aturan pemilikan umum (bersama) dalam suatu mayarakat, yang menyangkut kekayaan yang bersifat dharury (primer). Aturan ini menjadi penting mengingat keberadaan dan pemanfaatannya dibutuhkan sebagian besar manusia, sehingga pemilikannya pun bersifat bersama dan umum. Tidak boleh dikuasai oleh perorangan karena akan mengakibatkan kemadharatan masyarakat secara umum. Rasulullah menyebutkan diantara kekayaan yang dibutuhkan secara umum pada pokoknya ada tiga hal,yaitu: padang (rumput), air dan api.
” شركاء الناس فى ثلاث : الماء والنار وااكلاء”
“ Manusia berserikat dalam tiga hal, rumput, air dan api”. (HR. Abu Daud).
Menurut An-Nabhani, kepemilikan umum ini merupakan izin syar’i kepada suatu komunitas/masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda (kekayaan). Ia kemudian mengkategorikannya kepada tiga macam, yaitu:
1. Yang merupakan fasilitas umum, yakni apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti hadist Rasulullah diatas.
2. Bahan Tambang, yang jumlahnya tidak terbatas
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu.
Termasuk dalam lingkup kepemilikan umum juga adalah kepemilikan negara (state property). Meski tidak selalu berarti kepemilikan negara merupakan kepemilikan umum.
Dalam hal ini milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh masyarakat yang ada dalam negara itu, dimana pengelolaan harta tersebut merupakan wewenang pemerintahnya. Jadi maksud kepemilikannya adalah kekuasaan pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Berdasarkan ijtihadnya, pemerintah boleh menentukan kebijakan apa saja asalkan untuk kepentingan negara dan masyarakatnya. Seperti penentuan nilai retribusi sebagai pajak sekaligus pendistribusiannya.
Penekanan perbedaan antara hak milik negara dan hak milik umum ini lebih pada jenis kekayaan itu sendiri. Misalnya saja pada air, padang dan api (seperti dalam hadist), pemerintah tidak boleh menyerahkan atau melarang pengelolaannya pada siapa pun baik individu ataupun kelompok, meskipun semuanya itu kemanfaatannya adalah hak mereka.
Namun adapula hal-hal lain yang dianggap sebagai kepemilikan umum dalam suatu negara, misalnya hasil pajak. Yakni sesuai dengan tujuannya, bahwa pajak adalah untuk membiayai pengadaan berbagai public goods, atau juga untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah sendiri, seperti; boleh diserahkannya pajak pada suatu kelompok (petani misalnya), dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya atau digunakan untuk pembelian senjata untuk kepentingan militer negara dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, apapun bentuk kepemilikan umum itu, apabila sudah ditetapkan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah, maka harus dihormati dan dijalankan agar tidak terjadi instabiliti di dalamnya.
Dalam kapitalisme, segala perolehan senantiasa diukur oleh uang/ materi. Dimana suatu penggantian bagi alokasi sumber daya ekonomi ditentukan oleh harga dan pendapatan. Sementara komunisme, meski tidak terorientasi pada motif laba serta menghindari pemborosan, namun didapati masalah sisstem kompetisi ideal, insentif dan kepemilikan individu.

Dalam Islam terdapat beberapa hal yang bisa dibaca:
Cara kepemilikan, ada 4 yaitu; melalui kerja, penguasaan, transaksi, dan waris.