Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Islam

oleh : Yuke Rahmawati

Pengertian

Perencanaan adalah sebagai “suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan2 atau pilihan2 berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan2 tertentu pada masa yang akan datang”.

Secara garis besar, perencanaan mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi adalah digambarkan melalui berbagai usaha, seperti:

  1. steady social economic growth (pemantapan)
  2. meningkatkan pendapatan per kapita
  3. diversifikasi ekonomi (restructuring)
  4. perluasan kesempatan kerja
  5. distributive justice
  6. pembinaan lembaga2 ekonomi masyarakat
  7. menjaga stabilitas ekonomi

Perencanaan dalam Perekonomian Campuran (NSB)

Dalam hal sistem perekonomian NSB lebih mengacu pada perekonomian campuran. Yang bercirikan adanya pemilikan dan pengelolaan sebahagian sumberdaya produktif oleh pihak swasta, dan sebahagian lagi dimiliki oleh pemerintah, meski pembagian proporsi tersebut satu dengan yang lainnya berbeda-beda diantara negara NSB, namun tidak seperti perekonomian kapitalis –yang notabene pemilikan pemerintah sangat kecil—maupun sosialis – yang notabene pengaruh pemerintahlah yang sangat besar.

Terdapat 2 aspek utama yang merupakan arah perencanaan pembangunan di NSB ini, yakni;

  1. Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran luar negeri dilakukan oleh pemerintah dengan sengaja untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya dibidang investasi pada sumberdaya2 yang langka demi terwujudnya kemajuan ekonomi, seperti pembangunan jalan2, sekolah2, PLTA, serta pendirian industri2 impor.
  2. Kebijakan pemerintah yang bersinergi dengan para pengusaha swasta dalam meaksanakan kegiatan ekonomi.

Perencanaan Kebijakan Strategis Perspektif Ekonomi Islam

Segala yang akan dicapai oleh sistem perencanaan dalam perekonomian Islam, adalah dalam rangka mewujudkan maqashid syari’ah. Dimana sumber-sumber daya yang ada –dalam hal ini dianggap langka– dapat dimanfaatkan dengan tingkat efisiensi dan pemerataan yang optimal. Salah satunya dengan memotivasi dan mengaktifkan sektor-sektor swasta, melalui reformasi moral dan institusional.

Pembentukkan prioritas dalam kerangka syari’ah, seperti penekanan nilai-nilai Islam yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, investasi dan etika kerja adalah bagian yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, mengklasifikasikan barang-barang dan jasa dalam tiga (3) kategori; dharury, hajjiy dan tahsiny merupakan bagian dari perencanaan pembangunan perekonomian yang secara Islam sangat diperhatikan.

Peningkatan iklim investasi dan ekspor, restrukturisasi lembaga2 finansial konvensional sesuai ajaran Islam, serta pengurangan tekanan inflasi(oner).

Disisi lain juga, maksimalisasi pendayagunaan aspek zakat, wakaf, shadaqah (bagi kaum dhu’afa), serta implementasi sistem waris Islam, yang terorganisir dan intensif adalah bagian yang sangat signifikan sebagai arah perencanaan dalam pembangunan ekonomi.