BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemanfaatan sistem keuangan syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini sangatlah diperlukan mengingat sektor keuangan adalah bagian yang signifikan dalam pengembangan perekonomian suatu negara dan masyarakatnya, terutama dalam mengembangkan sektor riil. Salah satu sistem keuangan syariah yang sedang dikembangkan untuk menjadi lebih produktif adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrument filantropis dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarkat. Dengan pemanfaatan wakaf tersebut, suatu negara diharapkan dapat dipengaruhi tingkat kestabilan ekonominya, baik aspek pendapatan negara maupun pendapatan masyarakatnya.
Pemanfaatan wakaf yang dilakukan, pada umumnya berupa harta benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pemanfaatan wakaf dirasa masih kurang dapat diberdayakan dan didayagunakan secara optimal untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kondisi ini sulit memberi peluang kepada masyarakat yang memanfaatkannya untuk mendapatkan efek ekonomi. Hal ini juga yang kemudian dianggap sebagai “kendala” dalam pemanfaatan wakaf. Oleh karenanya, hadirnya konsep wakaf yang berbasis tunai/uang memberikan wacana baru dalam aspek investasi keuangan syariah melalui sistem wakaf ini.
Pemahaman tentang wakaf lebih menitik beratkan pada pengertiannya sebagai ibadah maliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf adalah mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsân) dan persaudaraan (ukhuwwah) selain itu ketika wakaf ditunaikan maka terjadi perpindahan kepemilikan, dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat umum, yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Oleh karenanya, diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit).
Di Indonesia, secara riil kendala yang dihadapi adalah: pertama, wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Kedua, kendala dalam pelaksanaan wakaf tunai, khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Ini dikarenakan belum adanya undang-undang wakaf yang spesifik sebagaimana undang-undang zakat. Ketiga, belum optimalnya lembaga-lembaga pengelola wakaf (nadzir) dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaannya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha kecil, dan lain sebagainya. Kendala yang lebih menentukan adalah belum adanya regulasi yang jelas di mana wakaf menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat seperti yang telah dikembangkan di Negara-negara besar lainnya, seperti Mesir dan Bangladesh.
Wacana pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan uang tunai yang lazim dikenal Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate) kini sudah mulai dirasakan manfaatnya, meski pengaplikasiannya masih dilakukan oleh beberapa lembaga filantropis sendiri, karena sistem wakaf ini tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan baik aspek konseptual, sistematika maupun metodologinya.
Wakaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.
Kebolehan wakaf tunai sudah diatur dalam UU No 41 tahun 2004 yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi :
1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.
Hadirnya konsepsi wakaf uang/tunai merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang terkait dengan akumulasi dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan uman/masyarakat. Terdapat juga keuntungan bagi para wakif yang mewakafkan tanahnya, keuntungannya adalah bukan saja kita telah turut serta menyelamatkan ribuan bahkan jutaan umat yang mengalami kesulitan selama di dunia, tetapi yang lebih penting adalah kita sudah berinvestasi abadi dimana ketika nanti kita sudah wafat, maka amal jariah dari wakaf yang telah kita berikan akan teruuuus mengalir sampai kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : “Apabila bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Amal jariah, Anak sholeh yang selalu mendo’akannya dan Ilmu yang dimanfaatkannya”. Para ulama sepakat bahwa yang disebut amal jariyah salah satunya adalah wakaf.
Selain itu akumulasi dana melalui wakaf ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Menurut Wakil Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf tunai/uang -di Indonesia khususnya- mencapai 1,8 trilyun. Melihat potensi dana wakaf yang sangat besar, maka perlu ada profesionalisasi dalam pengelolaannya (dalam hal ini dewan nadzir). Oleh karenanya dalam kaitan ini, keberadaan bank-bank syariah dipandang sebagai lembaga alternatif yang cukup representatif dalam mengelola dana amanah tersebut.
Untuk lebih memahami seberapa jauh kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimainkan perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai, ada baiknya kita mengetahui ketentuan-ketentuan perbankan dalam kegiatan usaha bank yang terkait dengan masalah wakaf, antara lain: SK Dir.BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).” Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infaq, dan shadaqah.
Dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak. Adapun peranan perbankan syariah dalam Investasi wakaf setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional Investasi wakaf sebagai berikut: (1) Jaringan Kantor. Jaringan kantor perbankan syariah relatif lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Luas jaringan tersebut mencapai 174 kantor di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tingkat pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang mencapai 2,1% per bulan. Oleh karena itu, fenomena ini merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf serta penyalurannya. (2) Kemampuan Sebagai Fund Manager.
Lembaga perbankan adalah lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana dan dihaharapkan dapat berperan sebagai lembaga alternatif yang mampu mengelola dana wakaf tunai/uang yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada wakif. (3) Pengalaman, Jaringan Informasi dan Peta Distribusi.
Perbangkan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, informasi, serta peta distribusi yang cukup luas sehingga pengelolaan wakaf tunai diharapkan tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana saja, akan tetapi juga dapat mengefektifkan penyalurannya sesuai dengan yang diinginkan. (4) Citra Positif. Dengan adanya ketiga hal di atas, diharapkan akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf tunai/uang itu sendiri maupun pada perbankan syariah pada khususnya. Adapun alternatif peran bank syariah dalam wakaf tunai antara lain: sebagai nadzir penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan pada potensi-potensi yang ada pada filantropi wakaf uang/tunai dan tingkat kebutuhan pengelolaan dana wakaf uang/tunai tersebut pada mekanisme yang lebih produktif dan profesional, maka diharapkan konsep pengelolaannya difokuskan pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbasis investatif -sebagai nadzir- , terutama lembaga perbankan syariah. Namun dalam konsep pengelolaan tersebut masih terdapat berbagai kendala dan hambatan, baik secara sistem maupun operasionalnya. Oleh karenanya penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada mekanisme funding (penghimpunan) dana wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia sebagai nadzir yang ditunjuk oleh undang-undang yang berlaku, serta sejauhmana efektifitas pengelolaannya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat. Agar lebih spesifik, penulis rumuskan permasalah tersebut dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran mekanisme wakaf tunai/uang yang ada saat ini?
2. Apa saja upaya lembaga perbankan syariah dalam merespon sistem wakaf tunai/uang pada produk pendanaan mereka?
3. Sejauhmana peluang dan hambatan yang ada di perbankan syariah dalam rangka meningkatkan efektifitas pendanaan wakaf tunai/uang?
4. Strategi apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan pendanaan wakaf tunai/uang di perbankan syariah?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Memberikan tambahan pemahaman tentang mekanisme wakaf uang sebagai instrument filantropi Islam.
2. Memberikan gambaran secara umum tetang mekanisme pengelolaan wakaf uang oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia.
3. Mengkaji bagaimana lembaga perbankan syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai nadzir wakaf.
4. Mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas pengelolaan dan funding dana wakaf tunai/uang di perbankan syariah.
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian , maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi :
1. Para akademisi (pendidik), sebagai informasi, bahan bacaan serta bahan acuan dan rujukan dalam kegiatan belajar mengajar para pendidik filantropi Islam , khususnya tentang wakaf uang/tunai.
2. Peneliti, agar dapat menambah dan berbagi pengetahuan mengenai instrumen filantropi Islam tentang wakaf.
3. Mahasiswa, sebagai bahan bacaan tambahan dan sumber referensi bagi yang memerlukan.
4. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi memperkaya khazanah pemikiran dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia.
E. Kerangka Teoritis
Dalam Islam, sedekah yang paling luhur dalam Islam adalah yang disebut al-Shadaqah al-Jariyah (sedekah yang abadi dan terus mengalir). Dimana pahalanya akan tetap mengalir kepada yang melakukan sekalipun telah meninggal, selama apa yang diberikan tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Tentang hal ini, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, ”Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh”. (HR. Jama’ah)
Menurut riwayat Ibnu Umar, Nabi Muhammad Saw meletakkan dasar tentang wakaf adalah dengan al-waqf al-khairy (wakaf untuk kepentingan sosial), yang berawal dari peristiwa pengaduan Umar bin Khattab yang mendapatkan tanah bagian di Khaibar. Umar meminta nasihat kepada Nabi dan Nabi menyarankan, “Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan darinya”, kemudian Umar mendermakan tanah tersebut seluruhnya kepada fakir, miskin, para kerabat, budak, ibnu sabil dan orang-orang lemah. Dengan inilah, beberapa fuqaha berpendapat, yang termasuk shadaqah jariyah dalam hadis itu, salah satunya, adalah harta yang diwakafkan.
Secara umum pengertian Wakaf ialah “Menyerahkan sesuatu benda atau sejenisnya yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum dan atau khusus”.
Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf.
Menurut A.Mannan, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan asset miliknya yang telah diwakafkan (refraining) yang disertai penyerahannya kepada kemasalahaatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal jariah. Oleh karena itu, sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqih, bolehnya wakaf dengan dana tunai (cash) dan bukan harta tetap. Bahwa, gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi sebagai bukti ‘share holder’ proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (return) investasi dan pengelolaannya secara produktif.
Substansi wacana wakaf tunai/uang sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu’amalah dalam perspektif maqashid syariah (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada Al-Mashalih Al-Mursalah (kemashlahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Persoalannya sekarang, bagaimana model dan mekanisme penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat aplicable dan visible diterapkan di Indonesia. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan kelompok terhadap status hukum wakaf tunai seperti kalangan madzhab Syafi’i yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam early warning untuk mengontrol dan menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks risk management. Meskipun, dananya diputar dalam investasi sektor riil, di samping alternatif menggunakan cara konvensional asuransi dan penjaminan syariah.
Tergalinya potensi dana wakaf yang dahsyat sangat diharapkan melalui impelementasi Sertifikat Wakaf Tunai yang menyejahterakan masyarakat secara terkoordinatif, sinergis, sitematis dan professional. Di samping itu, tantangan integritas amanah dan kepercayaan (trust) bagi pengelolaan dana sosial (volunteer) menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang fit and profer bagi penerapan konsepnya.
Atas nama integritas amanah dan kepercayaan inilah pewacanaan wakaf tunai ini sebaiknya dikelola oleh lembaga perbankan. Perbankan digambarkan sebagai lembaga yang mumpuni secara profesional dalam pengelolaan dana masyarkat dan negara. Oleh karenanya, derivasi pewacanaan menjadi realisasi adalah bagian kewajiban bersama (fardlu kifayah) adalam rangka pemanfataan dana wakaf lebih komprehensif dan menyentuh pada seluruh kepentingan umum, mau tidak mau lembaga perbankanlah yang merupakan wadah representatif bagi pengelolaan dana tersebut. Maka, dalam hal ini kedudukan lembaga perbankan bukan saja sebagai mediator antara investor dengan peminjam, tetapi juga sebagai nadzir yang memegang amanah para wakif dalam mengelola dana ummat.
Sebagai ilustrasi teori yang diungkapkan, maka dibuat alur pemikiran tentang mekanisme wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga perbankan:

F. Metode Penelitian
Sebagai dasar penyusunan penelitian ini agar dapat tercapai apa yang diharapkan, peneliti mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan data dan penjelasan-penjelasan tentang masalah tersebut diatas.
1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menerapkan dua pendekatan yakni, pertama pendekatan normatif. Pendekatan ini berusaha mengungkap nilai-nilai dari konsep filantropi wakaf dalam Islam, terutama wakaf tunai/uang. Kedua, dengan pendekatan manajemen kelembagaan, melalui analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan (faktor internal), Peluang dan Tantangan (faktor eksternal) yang tujuannya menemukan tingkat efektifitas penghimpunan dana (funding) wakaf tunai/uang pada perbankan syariah.
2. Sumber Data.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa bahan yang sifatnya teoritis diambil dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik dari literatur primer maupun sekunder, dan sebagiannya diperoleh melalui hasil observasi. Sedang untuk data-data akurat tentang persepsi lembaga perbankan terkait tentang mekanisme penghimpunan dana wakaf, diadakan wawancara terbuka dengan tujuan memberikan peluang mendapatkan data dan informasi yang bersifat kualitatif.
Sumber Data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer penelitian ini adalah UU no. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (dalam hal pengelolaan dan pemilikan tanah), pasal 29 UU No.41 Tahun 2004 tentang mekanisme wakaf harta benda dan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga wakaf. Sedangkan sumber skunder penelitian ini diperoleh dari data-data berupa buku-buku, majalah, koran, internet, dan lain-lain.
3. Wilayah dan Sample Penelitian
Data-data lapangan diupayakan akan dikumpulkan dari beberapa Bank Umum Syariah yang mendapatkan Surat Keputusan Menteri Agama no. 4 Tahun 2009 tentang penunjukkan kepada bank-bank tersebut sebagai Pengelola Wakaf Uang di Perbankan Syariah; yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI) dan BNI Syariah 46. Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka data diperoleh melalui wawancara (interview) serta data-data tertulis yang dianggap bisa menopang, seperti laporan keuangan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (Interview); Yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai lembaga-lembaga perbankan syariah yang menerapkan pendanaan investatif wakaf uang/tunai, yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan SKM Menteri Agama. Wawancara dilakukan menggunakan model wawancara biasa kepada orang-orang yang ditugaskan lembaganya dalam mengelola dana wakaf tersebut.

5. Analisa Data
Data-data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dirumuskan kemudian dideskripsikan sehingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisis data. Data yang sudah terkumpul diolah dengan cara pengkajian undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang wakaf harta benda tak bergerak dan wakaf uang/tunai. Kemudian dipilah tentang kajian wakaf uang/tunai. Setelah itu dilakukan analisa SWOT tentang penerapan wakaf uang/tunai di lembaga perbankan yang ditunjuk.
G. Sistematika Pembahasan
Laporan penelitian ini dalam penulisannya akan disusun berdasarkan hasil penelusuran dan analisa peneliti, dengan rincian sebagai berikut;
Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan.
Bab dua, membahas tinjauan teoritis yang berdiri dari Definisi Wakaf, Landasan Hukum Wakaf, Undang-undang dan Peraturan Wakaf, Resuktrurisasi Wakaf perspektif Islam serta Konsep dan Skala Efektifitas.
Bab tiga, mengungkap gambaran umum pendanaan wakaf uang di perbankan syariah dengan membahas Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah, Operasional Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah serta Mekanisme Funding Wakaf Uang di Perbankan Syariah.
Bab empat, merupakan inti penelitian yang menganalisa tentang efektifitas mekanisme funding wakaf uang di perbankan syariah melalui, Identifikasi dan Analisa Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (SWOT), Tahapan Regulasi Pemanfaatan Dana Wakaf, Mobilisasi Dana Wakaf di Perbankan Syariah, Upaya Desentralistik Pengelolaan Wakaf Uang serta Tingkat Efektifitas.
Bab lima, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB 2
LANDASAN TEORI

A. Defenisi Wakaf
Pengertian wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah “menahan asal dan mengalirkan hasilnya”. Berdasarkan kutipan dari hadist Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, yang mengisyaratkan kepadanya, agar harta beliau agar diwakafkan, padahal ia tidak memiliki harta yang lebih berharga darinya. Dan tidak seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan kecuali wakaf.
Menurut as-Shan’any, wakaf adalah “menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.
Sedang dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan. Atau sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya. Atau juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset tetap seseorang sebagai bentuk menifestasi kepatuhan terhadap agama, dimana orang lain dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang harta tersebut masih ada.
Bahkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (diambil dari: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)).

Adapun definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.
حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ اْلإِنُتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْد
Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.
Dengan demikian secara aplikatif, dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (wakif), dan bukan pula hak milik nadzir/lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dari statemen diatas, jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, surat ali Imran:92
لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون
“ Sekali-kali kamu tidak akan sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai”.
Serta sebuah hadist shahih riwayat Muslim yang menyebutkan, “Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya”.
Bila diambil filosofi yang terkandung dalam amalan shadaqah diatas, maka harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil, tetapi justru harus dapat dinikmati oleh mawquf’alaih (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif.
Seperti halnya zakat, pengelolaan wakaf di Indonesia juga telah tumbuh sejak lama baik itu secara adat masyarakat ataupun secara (ajaran) agama (Islam). Bahkan ketentuan tentang wakaf adat orang Islam Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Namun, secara definitif pengertian wakaf menurut adat itu sejalan dengan perumusan (pengertian) wakaf menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977. Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Sedangkan pada pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal selanjutnya pada undang-undang tersebut menyebutkan tentang tujuan dan fungsi wakaf, yakni pada pasal 4 menyatakan Wakaf bertujuan memanfaatkan harta sesuai dengan fungsinya, sementara fungsi Wakaf (pasal 5) adalah mewujudkan potensi dan ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Di Indonesia, wakaf, pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang produktif. Oleh karenanya sering terjadi masalah mengenai biaya pemeliharaan /perawatan. Terkadang bahkan dipandang kontraproduktif dengan aspek peruntukan harta benda wakaf itu sendiri. Yakni, selain untuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan dan kesehatan, juga sebagai bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu serta untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, melalui harta wakaf yang produktif (seperti yang tertera dalam pasal 22 UU no. 41 Tahun 2004).
Namun lembaga perwakafan di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan di berbagai hal, baik itu dari objek harta, dari segi legalitas maupun manajemennya. Seperti saat ini telah berdiri suatu badan yang mengkoordinir segala macam bentuk perwakafan yang akan dilaksanakan. Hingga Undang-undang (UU) Wakaf untuk pengaturannya. Melalui badan ini juga diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nadzir atau pengelolaan wakaf itu sendiri.
Departemen Agama misalnya telah membuat satu divisi, khusus tentang Pengembangan Zakat dan Wakaf untuk masyarakat muslim Indonesia, yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kelahiran BWI dipandang sangat urgen saat ini, sebab terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia.
Kehadirannya akan menjadi lembaga independen dan dijalankan secara profesional, dimana disarankan agar BWI diisi oleh hanya orang-orang profesional dan struktur organisasinya tidak terlalu gemuk. Atau paling tidak, sekitar 20 hingga 30 orang saja. Selain itu, dikatakan bahwa pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini merupakan salah satu amanah penting dari UU Wakaf.
Di antara tugas BWI sendiri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Yang mana diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik dan membuat wakaf tersebut dapat memberikan manfaat sosial lebih besar dibandingkan pada masa lalu dan sekarang. Sebab, sekarang ini wakaf tak sekadar tanah milik (harta tidak bergerak) tetapi juga terdapat wakaf benda bergerak.
Dengan demikian, keberadaan BWI akan bermanfaat dalam hal melaksanakan pembinaan yang intensif bagi para pengelola wakaf di seluruh Indonesia. Selain itu lembaga ini pun akan menjadi lembaga pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Karena selama ini, tak ada management control sama sekali terhadap para pengelola wakaf. Buktinya, begitu banyak kasus di lapangan yang memperlihatkan para nadzîr baik perorangan maupun kelembagaan tak bertanggung jawab atas benda wakaf yang dikelolanya.
Sisi penting lainnya adalah tentang bagaimana jika pada suatu saat benda yang diwakafkan berubah peruntukannya. Misalnya, wãqif (pemberi wakaf) menyatakan bahwa suatu benda wakaf−seperti sekolah− karena ada perubahan tata ruang kota itu harus tergusur atau dipindahkan. Untuk memberikan persetujuan memungkinkan atau tidaknya perubahan peruntukan ini, harus ada lembaga yang memiliki otoritas. Karena selama ini, masalah perubahan peruntukan benda wakaf kerap tak terselesaikan.
Namun terlepas dari permasalahan diatas, sistem perwakafan di Indonesia sudah berjalan dan berkembang. Terbukti dengan adanya berbagai produk wakaf, yang tidak hanya bersifat sosial produktif, tetapi juga sudah menyentuh manajemen pembiayaan global, seperti dengan adanya sistem Wakaf Uang atau yang biasa disebut Wakaf Tunai (Qash Waqf). Selain itu, wakaf uang ini juga telah mendapatkan putusan wakaf dari Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
Secara spesifik, dalam pelaksanaannya kini, Wakaf Tunai memiliki aturan yang pasti dalam pengelolaannya. Undang-Undang Wakaf mencatumkan secara lengkap aturan yang terkait dengan hal itu. Ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari benda wakaf tersebut. Di aturan yang ada nantinya, pengelolaan wakaf tunai yang kelak lebih banyak diserahkan kepada lembaga keuangan syariah. Artinya wakif (orang yang memberi wakaf) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Aturan ini terdapat dalam bab II mengenai dasar-dasar wakaf, pasal 28. Ditambah lagi dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai itu yang pas adalah lembaga keuangan syariah, hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan.
Meski disisi lain ada yang berpendapat, mestinya penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai tak hanya diserahkan kepada lembaga keuangan syariah saja. Karena ada lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional dan diyakini mampu menjaga keamanan wakaf tersebut. Sebab wakaf ini, sangat terkait dengan rasa kepercayaan. Oleh karena itu peran BWI adalah mengakomodir serta memberikan kesempatan bagi lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk turut serta dalam pemberdayaan wakaf, baik tanah/bangunan (barang tidak bergerak) maupun wakaf uang.
B. Landasan dan Hukum Wakaf
Adapun mengenai status (ketetapan hukum) wakaf bila mengadopsi berbagai pendapat dari pada ulama ahli fiqh, melahirkan beberapa keputusan yang didasarkan pada alasan-alasannya. Namun pendapat yang diunggulkan adalah bahwa hukum wakaf itu mubah. Tetapi adakalanya hukum wakaf menjadi sunnah bila didasarkan pada niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Atau hukumnya menjadi wajib, ketika wakaf tersebut dinazarkan (dijanjikan). Atau bahkan bisa menjadi haram jika diniatkan untuk mencelakakan ahli waris.
Sebagaimana zakat, dalam wakaf pun terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar terhindar dari suatu pengingkaran di kemudian hari. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang merupakan rukun wakaf adalah wãqif (orang yang mewakafkan), mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf, harta wakaf dan sighãt (lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf). Adapun syarat bagi rukun wakaf diatas, para ulama ahli fiqh menyatakan bahwa agar tercapainya transaksi pengelolaan wakaf maka:
 Statemen wakaf harus jelas dan tegas
 Statemen wakaf harus singkat, tidak bertele-tele
 Statemen wakaf menyatakan bahwa harta wakaf tersebut bersifat langgeng
 Harta yang diwakafkan harus jelas jenis dan sifatnya, yakni memiliki nilai (berharga), hak milik waqif, tidak boleh tercampur dengan harta milik umum
 Tidak ada syarat yang mengikat yang dapat mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf
Selain syarat rukum diatas, para ulama juga menyatakan adanya syarat untuk sasaran wakaf, demi tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri yakni menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Secara global syarat tersebut meliputi beberapa hal; 1). pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan, 2). sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinyu, 3). barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wãqif, 4). pihak yang di beri wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.
Wakaf memiliki fungsi sosial, dimana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Imam Dahlawi berkata, wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lainnya. Dimana infak yang diberikan, berbentuk paten dan bertahan lama, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dengan demikian sasarannya bukan sekedar orang fakir dan miskin, namun juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.
Terdapat beberapa pembahasan dalam hal wakaf ini yang menyangkut harta wakaf dan nadzir (penjaga harta wakaf). Diantara permasalahan harta wakaf, mencakup bahasan tentang ibdal dan istibdal (penggatian harta wakaf).
Istilah Ibdal yang dimaksud adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan Istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai penggati barang wakaf asli yang telah dijual. Keabsahan tentang perlakuan ini mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, yakni madzhab Syafi’I, Maliki, Ja’fari, Hambali dan Hanafi. Dari tiga madzhab pertama, memberikan kesan sangat hati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf. Bahkan, mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Karena dikhawatirkan bisa berakibat hilangnya barang wakaf atau mengakibatkan tidak tersalurnya keuntungan kepada yang berhak. Oleh karenanya, kalaupun harus terjadi pergantian barang wakaf, harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang masak.
Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu, karena jika kita melarang penjualan atau pergantian barang wakaf—sementara ada alasan kuat untuk itu—maka kita termasuk orang yang menyia-nyiakan wakaf. Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan waqif, mereka tidak melarang penggantian atau penjualannya. Meski hukum ini hanya didasarkan pada logika, namun jika hukum-hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syari’at, tentu akan memberi manfaat kepada ummat penerima wakaf dan tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri.
Adapun mengenai permasalahan Nadzir (pengelola harta wakaf), adalah mengenai penentuan upah bagi mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa nadzir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik serta membela keberadaannya dan pekerjaan lainnya yang tidak dibatasi kecuali untuk kemaslahatannya. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan tersebut memberi kemungkinan untuk para nadzir tidak bisa melakukan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya kebutuhan upah bagi nadzir adalah kompensasi dari pekerjaannya tersebut. Dan sudah selayaknya mereka mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang dilakukannya.
Terdapat beberapa dalil atau dasar hukum yang menyatakan bahwa nadzir berhak mendapatkan upah. Diantaranya;
 Hadist dari Umar bin Khattab r.a ketika mewakafkan tanahnya yang di Khaibar, beliau berkata: “Dibolehkan bagi yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik atau memberi makan temannya yang tidak mampu”.
 Di dalam riwayat lain, disebutkan, “Tidak berdosa bagi orang-orang yang mengelolanya untuk makan darinya secara baik-baik dan memberi makan temannya yang tidak memiliki harta”.
 Hadist dari Abu Hurairah r.a yang terdapat dalam kitab al-Bukhary, Rasulullah saw berkata: “Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun dari apa yang saya tinggalkan—setelah biaya istri-istriku dan upah yang mengurusnya—itu adalah sedekah”.
 Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.
Dengan demikian nadzir mempunyai hak mendapat upah dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Selain itu dalam hal ini juga, semua ulama sepakat bahwa waqif berhak menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nadzir, yang nominalnya sesuai dengan upah standar. Tetapi jika waqif memberikan upah dengan nominal yang lebih besar dari standar maka itu dibolehkan. Dimana para ulama (Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah) berpendapat bahwa kelebihan yang diterima oleh nadzir adalah bukan upahnya sebagai pengelola harta wakaf, namun sebagai mustahiq.
Dari uraian tentang proses pengelolaan wakaf diatas, para ulama memandang tentang pentingnya pemberdayaan wakaf dan berharap keberadaan wakaf semakin dikembangkan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaannya. Dengan demikian adanya institusi bagi pengembangan wakaf ini menjadi sesuatu yang ‘urgen’ dalam Islam, yang secara tidak langsung legitimasi institusi wakaf ini pun terkafer dalam al-Qur’an surat Ali Imran:92.
C. Undang-Undang dan Peraturan Wakaf di Indonesia
Berbicara mengenai undang-undang atau peraturan pengelolaan wakaf di Indonesia, tidak bisa lepas dari periodesasi pengelolaan wakaf secara umum. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia:
Pertama, Periode Tradisional. Kegiatan wakaf pada umumnya tumbuh seiring dengan perkembangan penyebaran Islam. Dalam dakwahnya, para ulama di Indonesia memperkenalkan ajaran-ajaran tentang wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra-kolonial, masa kolonial maupun pasca-kolonial (Indonesia merdeka).
Masa pemerintahan kolonial dianggap suatu momentum kegiatan wakaf, karena pada masa itu perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid hampir sekuruhnya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf, sehingga perkembangan wakaf semakin marak. Namun perkembangannya tidak mengalami perubahan yang berarti. Skala kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, musholla, langgar, madrasah atau pekuburan sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas serta dampak kegiatan wakaf saat itu mempunyai tingkat manfaat sangat kecil secara ekonomis bagi rakyat banyak, karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya kebekuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional dan peraturan perundang-undangan yang belum memadai. Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja, yang mana tanah ini hanya digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan.
Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama dan tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004. Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nadzir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan konstribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan Wakaf Uang (Waqf al Nuqud). Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No.41/2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak dan uang. Selain itu diatur pula beberapa kebijakan perwakafan di Indonesia, dari mulai pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, undang-undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Tentang Wakaf Uang (PMA Wakaf Uang) yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Dan setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Dikuatkan juga dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2007 yang memutuskan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.
Saat ini terdapat beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang , seperti PB Mathla’ul Anwar dengan ‘Dana Firdaus’, Tabung Wakaf dari Dompet Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia dengan institusi ‘Baitul Mal Muamalat’. Walaupun dalam pelaksanaanya, pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal, tapi paling tidak untuk memberdayakan wakaf tunai sedikit menggeliat dengan segala keterbatasannya.
Pengembangan aspek produktif harta benda wakaf secara derivatif dituangkan dalam pasal-pasal selanjutnya pada undang-undang no. 41 tahun 2004, seperti pada pasal 16 butir 1 menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan benda bergerak dalam butir tersebut (dijelaskan pada butir 3) ialah benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi yang meliputi uang, logam mulia, dll.
Sedang pasal 28, lebih menitik beratkan pada pelaku wakaf uang, yaitu Wakif. Wakif dalam hal ini dapat mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk Menteri. Adapun LKS yang ditunjuk Menteri tersebut adalah LKS PWU (LKS Penerima Wakaf Uang) sebagaiman terdapat dalam PP No.42 Tahun 2006 pasal 23 tentang Pelaksanaan Wakaf.
D. Restrukturisasi Wakaf Perspektif Islam
Sedikit sekali pewacanaan wakaf tunai/uang pada masa-masa kejayaan Islam. Selalu model-model pewakafan yang ada lebih pada wakaf harta benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Termasuk ulama-ulama besar beserta pengikutnya Hal ini seperti di gambarkan oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam disertasinya yang berjudul ‘Hukum Wakaf’. Beliau telah mengupas tuntas tentang bagaimana wakaf serta berbagai permaslahan yang terkait dengan wakaf. Salah satunya tentang pengalihan aset wakaf, Al-Kabisi membuat suatu analisa perbandingan antara beberapa madzhab fikih Islam klasik secara tajam. Namun bila kita telurusi lagi terdapat beberapa praktek-praktek riil yang pernah dilakukan oleh umat Islam di masa keemasannya. Dalam catatan sejarah Islam, cash waqf ternyata sudah dipraktekkan sejak abad ke dua hijriyah,. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Imam Al-Zuhri (wafat 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar tadwinul hadist memfatwakan “dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembanguna sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Misi inilah yang terus berupaya untuk memberdayakan harta wakaf ke tingkat pemanfaatan yang lebih memiliki dampak bagi kesejahteraan ekonomi umat.
Di Indonesia khususnya, telah lahir fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dapat mengakomodir bagi realisasi pemanfaatan wakaf tunai/uang tersebut, melalui Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Dengan uraian sebagai berikut:
1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’ i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
Selain fatwa MUI diatas, bahkan pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan UU No. 41/2004 tentang wakaf. Yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang (wakaf tunai).
E. Konsep dan Skala Efektifitas
Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.
Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat .Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999 : h.27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut : “When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not”. (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak).
Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.
Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002 : h. 139), menyatakan : “doing the right things is more important than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right” (efektifitas adalah melakukan hal yag benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly” (efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).
Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (measurable), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran.
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.
a. Efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektifitas individu para aggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam rganisasi tersebut. Untuk mengukur efektifitas dan efisien organisasi administratif seperti halnya organisasi pemerintah (birokrasi), bukanlah hal yang mudah. Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dari organisasi bisnis, yang tujuan utamanya adalah mencari provit, dimana input maupun output yang berupa provit usahanya dapat dinilai dengan uang (materi).
b. Gibson, dkk (1984) menyimpulkan kriteria efektifitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :
1. Efektifitas jangka pendek, meliputi produksi (production), efesiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction);
2. Efektifitas jangka menengah, meliputi : kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development);
3. Efektifitas jangka panjang : keberlangsungan / hidup terus.
Sedangkan Lawless (1972), secara terperinci mengemukakan indicator-indikator efektifitas dalam berbagai tingkatannya, yakni dari tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasional. Khusus mengenai efektifitas individu, menurut Lawless meliputi : (1). Personal Output; (2). Creative Output; (3). Loyality Comitment; (4). Personal Development; (5). Conformity Deviance, and (6) Influence on Others.
Pendapat lain tentang dimensi atau indikator dari konsep efektifitas organisasi dikemukakan oleh James L. Price, yang menyimpulkan ada lima variabel yang secara positif berhubungan dengan efektifitas, yaitu : (1).Productivity; (2). Morale; (3). Conformity ; (4). Adaptiveness ; and (5).Institutionalization.
Dalam rangka ini pula, Steers dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaja : 1989 : h. 228) mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektifitas organisasi, yang mencakup tiga sudut pandang, yakni : pertama, optimal tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar ; kedua, ialah yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling; ketiga, yaitu penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dalam efektifitas suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan teori, pandangan, dan konsepsi penilaian efektifitas organisasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Menentukan efektifitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakekat penilaian efektifitas organisasi. Diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumberdaya, dan dana yang tersedia.
2. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektifitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. Ini sering menyebabkan timbulnya efek sampingan, yaitu kurangnya perhatian terhadap usaha mempertahankan kelangsungan hidup organisasi.
3. Pengukuran efektifitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi, produksi, dan sebagainya. Cara pengukuran ini sering disebut “Multiple Factor Model” penilaian efektifitas organisasi.

BAB 3
GAMBARAN UMUM PENDANAAN (FUNDING) WAKAF UANG DI PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah
Basis perbankan syariah senantiasa diwajibkan tunduk pada hukum Islam ( syariat Islam), salah satunya adalah pengharaman riba. Secara resmi, riba diartikan sebagai “suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbangan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter”.
Secara harfiah, riba berarti “pertambahan”, “kelebihan”, “pertumbuhan”, atau “peningkatan”. Akar kata riba dalam al-Quran mengandung pengertian “tumbuh”, “bertambah”, “naik”, “bengkak”, “meningkat” dan “menjadi besar dan tinggi”. Semua pengertian itu tampak mengacu pada makna yang sama, yakni “pertambahan”, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Dampak kontrak riba adalah memunculkan ketegangan hubungan antara sesama manusia. Jika riba diharamkan, seseorang tidak akan kesulitan memberi dan mengembalikan pinjaman. Jika riba, dibolehkan orang-orang__karena desakan kebutuhan__akan meminjam walaupun dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi sehingga hal itu akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan serta menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan. Keharaman riba dinyatakan oleh al-Quran dan manusia tidak mesti mengetahui alasannya. Kita harus menghindarinya karena haram meskipun kita tidak tahu alasannya. Perbankan syariah juga harus berbasis skema bagi-hasil mudharabah dan musyarakah. Konsep ini dipandang memenuhi unsur kejujuran dan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi yakni pemodal berhak mendapat imbalan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didasarkan pada rasio bagi hasil dari keuntungan yang dimodalinya.
Secara umum prinsip-prinsip pada perbankan syariah lebih mencakup pada aspek operasional perbankan itu sendiri. Hal ini terdiri dari :
a. Prinsip Keadilan; Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.
b. Prinsip Kemitraan; Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
c. Prinsip Keterbukaan; Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
d. Prinsip Universalitas; Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil’alamiin.
B. Produk-Produk Perbankan Syariah
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar perbankan diatas, maka penciptaan produk-produk perbankan syariah sarat dihiasi prinsip-prinsip tersebut. Diantara produk-produk yang sudah ada dalam mekanisme perbankan syariah adalah:
1. Produk Funding (Penghimpunan/Pendanaan)
Yakni, produk yang ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya dengan prinsip-prinsip yang sesuai dngan syariat Islam, seperti wadhiah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Produk-produk ini dapat diterapkan dalam jenis Giro, Tabungan, Deposito dan Sukuk. Adapun bentuk-bentuk produknya sebagai berikut:

BENTUK PRODUK PENDANAAN
GIRO TABUNGAN DEPOSITO SUKUK

– Wadhi`ah
– Qardh – Wadhi`ah
– Qardh
– Mudharabah – Mudharabah – Mudharabah
– Ijarah

2. Produk Financing (Pembiayaan)
Yakni, produk yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (invesmant financing) dan dilakukan bersama mitra usaha dengan menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi mandiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bi Tamlik).
NO PRODUK PEMBIAYAAN PRINSIP
1 Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam
2 Investasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna`, Ijarah, IMBT
3 Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang Murabahah, Ijarah, IMBT, Musyarakah Mutanaqishah
4 Perumahan, Properti Murabahah, Ijarah, IMBT, Musyarakah Mutanaqishah
5 Proyek Mudharabah, Musyarakah
6 Ekspor Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
7 Produksi Agribisnis Salam, Salam Paralel
8 Manufaktur, Konstruksi Istishna`, Istishna` Paralel
9 Penyertaan Musyarakah
10 Surat Berharga Mudharabah, Qardh
11 Sewa Beli Ijarah Muntahiya Bittamlik
12 Akuisisi Aset Ijarah Muntahiya Bittamlik
3. Produk Servicing dan Fee Based Income (Jasa)
Produk jasa perbankan dengan tema lainnya menggunakan akad-akad tabarru`, yaitu tidak untuk mencari keuntungan, tetapi merupakan fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.Oleh karenanya, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Adapun untuk akad sharf, yaitu pertukaran uang dengan uang serta ujr dari ijarah adalah dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau fee. Diantara produk-produk jasa perbankan adalah:
NO PRODUK PRINSIP
Jasa Keuangan
1 Dana Talangan Qardh
2 Anjak Piutang Hiwalah
3 L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS Wakalah
4 Jual beli valuta asing Sharf
5 Gadai Rahn
6 Payroll Ujr/Wakalah
7 Bank Garansi Kafalah
Jasa Non Keuangan
8 Save Deposit Box Wadhiah Yad Amanah/Ujr
Jasa Keagenan
9 Investasi Terikat (channeling) Mudharabah Muqayyadah
Kegiatan Sosial
10 Pinjaman Sosial Qadhul Hasan

C. Mekanisme Funding Wakaf Uang di Perbankan Syariah
Berdasarkan pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa, “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bahkan secara spesifik pada pasal 4 ayat 3 nya menyatakan bahwa, “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Dengan peratuan inilah kemudian Perbankan Syariah disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
Adapun dasar hukum LKS PWU ini disandarkan pada Rancangan Undang-undang LKM pasal 14 yang menyatakan, “LKM yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan mewakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf yang mengungkapkan bahwa, “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

Dalam perkembangannya, LKS PWU memiliki persyaratan operasional dan tugas yang diemban, diantara persayaratan tersebut adalah:
1. Telah mendapat penunjukkan Menteri Agama setelah mendengar saran/pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait.
2. Berbadan hukum Indonesia dan bergerak dibidang keuangan syariah.
3. Telah mengajukan permohonan tertulis.
4. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
5. Memiliki fungsi penerimaan dana titipan (wadhiah).

Sedangkan tugas yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:
1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU.
2. Menyediakan blanko SWU (Sertifikat Wakaf Uang).
3. Menerima secara tunai wakaf uang atas nama Nadzir.
4. Menempatkan wakaf uang ke rekening wadhiah atas nama nadzir yang ditunjuk wakif.
5. Menerima pernyataan kehendak wakif.
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.
7. Mendaftarkan wakaf tersebut ke Menteri atas nama Nadzir.
Adapun persyaratan sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat: (1). Nama LKS-PWU, (2). Nama dan alamat Wakif, (3). Jumlah Wakaf Uang, (4). Peruntukkan wakaf, (5). Jangka waktu wakaf, (6). Nama dan alamat nadzir yang dipilih, (7). Tempat dan tanggal penerbitan.
Sebagai rujukan awal dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan wakaf uang tersebut Peraturan Pemerntah No. 42 tahun 2006 pada pasal 48 butir 2, 3, 4 dan 5 menguraikannya dengan lugas, yakni:
 Pasal 48 butir 2 : Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah
 Pasal 48 butir 3 : Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
 Pasal 48 butir 4 : Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Pasal 48 butir 5 : Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakuakan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
Dari uraian dan gambaran tentang pengelolaan wakaf uang pada lembaga keuangan syariah, maka perbankan syariah dapat menempat salah satu –atau mungkin lebih—metode pengelolaan dan pengembangan tersebut. Didukung dengan berbagai perangkat legal dan operasional, maka lembaga perbankan syariah diharapkan dapat melaksanakan tugas sosialnya sebagai salah satu kewajiban syariat yang diembannya.
Terdapat beberapa alternatif peran bank syariah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, menurut Bank Indonesia, yakni:
1. Bank sebagai Penerima Wakaf Uang
2. Bank sebagai Penerima Wakaf Uang dan Penyalur Hasil Pengelolaan Wakaf Uang
3. Bank sebagai Pengelola Dana Wakaf (Fund Manager)
4. Bank sebagai Nadzir Wakaf Uang, Penerima Wakaf Uang, Pengelola Dana Wakaf, Pengelola Hasil Pengelolaan Wakaf Uang.

BAB IV
ANALISA EFEKTIFITAS MEKANISME FUNDING WAKAF UANG
DI PERBANKAN SYARIAH

A. Identifikasi dan Analisa Faktor (SWOT)
Berbicara efektifitas pengelolaan suatu program dalam sebuah lembaga sesungguhnya tidak terlepas dari aspek penataan, semakin baik seseorang menata diri, semakin baik pula ia melakukan proses manajemen. Pengeloalaan wakaf adalah sesuatu yang harus ditata dengan baik. Unsur manajemen, perencanaan strategis, SWOT dan hadirnya lembaga-lembaga pengelola yang cakap dibidangnya adalah tuntutan progresif untuk pengembangan instrumen wakaf tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hal diatas, yakni melalui wawancara yang diajukan kepada lembaga perbankan syariah yang dipilih, diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan , peluang dan hambatan yang dihadapi.
1. Bank Muamalat Indonesia
Bank yang pertama kali hadir secara syariah di Indonesia inilah yang memelopori juga hadirnya wakaf uang sebagai pendanaan di sistem perbankannya. Sistem funding yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam penerimaan dana wakaf pada awalnya disimpan di rekening Giro atas nama lembaga pengelola wakaf dibawah naungan mereka juga yakni Baitul Mal Muamalat (BMM) yang berdiri tahun 2002. Dana yang disimpan pada produk ini tidak di buka pada nasabah seperti produk funding umumnya. Giro yang digunakan bersifat titipan (wadhiah) dari BMM dalam menyerap dana wakaf dari masyarakat. Sampai saat ini jumlah dana yang terserap BMM dan disimpan di Gironya BMI sebesar 450 juta rupiah. Adapun dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana wakaf diserahkan sepenuhnya kepada Baitul Mal Muamalat.
Dalam hal pengelolaan dana wakaf tersebut, Bank Muamalat Indonesia belum mengaplikasikannya, meskipun sesungguhnya berdasarkan SK Menteri Agama tahun 2009 menyatakan bahwa Bank Bank Umum Syariah boleh menerima sekaligus mengelola dana wakaf yang masuk ke bank mereka.
Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia telah merealisasikannya di bulan Juli tahun 2009 dan baru memosisikan diri sebagai Penerima dana wakaf (LKS PWU) saja. Adapun para wakif yang menyerahkan dana wakaf tersebut masih lingkup nasabah Bank Muamalat juga, yang disetorkan ke rekening giro Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagai Nadzir wakaf. Sehingga dengan demikian yang menyalurkan dan mengelola dana wakaf adalah BWI, bukan Bank Muamalat. Kondisi ini terjadi karena pada Bank Muamalat sendiri belum mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pengelolaan itu dilakukan, sehingga Bank menyerahkan untuk pengelolaannya ke BWI.
Sesungguhnya pendaftaran Bank Muamalat sebagai LKS PWU ke Kementerian Agama sudah lengkap dan sudah menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang bagi nasabahnya/wakif yang menyetorkan dana wakaf ke BMI. Adapun dana wakaf yang baru terkumpul di Bank Muamalat dari proses ini sekitar 45 juta rupiah. Hal ini terjadi karena Bank Muamalat belum memromosikan produk funding ini secara gencar kepada nasabahnya sebagai calon wakif yang riil. Selain itu, nasbah masih terbiasa pada BMM untuk berwakaf.
Dari gambaran diatas, maka dapat tarik beberapa hal terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan pengelolaan wakaf uang di Bank Muamalat Indonesia.
Yang menjadi faktor kekuatan Bank Muamalat dalam wakaf uang ini adalah memiliki nasabah dan non nasabah yang telah loyal menyetorkan dana wakafnya sebagai aspek filantropi seperti halnya zakat ke lembaga naungan BMI yaitu Baitul Mal Muamalat. Selain itu Bank Muamalat dipandang telah memiliki kemampuan dalam pengelolaan dana wakaf karena sudah memiliki pengalaman dan sumber daya insani yang mumpuni dalam pengelolaan dana tersebut.
Sedang faktor kelemahannya lebih pada kesepakatan secara menejerial pengelolaan pendanaan ini karena khawatir terjadinya overlap dalam tata kelola dana yang terserap antara BMI dengan BMM.
Adapun peluang Bank Muamalat dalam mengelola dan mengembangkan funding dana wakaf tersebut adalah jumlah nasabah yang sangat banyak yang sudah dipegang oleh Bank Muamalat telah melampaui angka satu juta. Tepatnya 1.170.505 nasabah per november 2006. Dan ini adalah potensi yang luar biasa besar dalam pengembangan wakaf uang. Serta fasilitas yang dimiliki oleh Bank Muamalat dalam menyerap dana wakaf dari nasabahnya seperti melalui ATM yang sudah bisa diakses secara online.
Sementara tantangan yang dihadapi adalah seperti mengenalkan kembali produk baru ke pasar yang membutuhkan kemampuan marketing yang tinggi agar tingkat kepercayaan nasabah pada produk tersebut juga tinggi.
2. Bank DKI Syariah
PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 yang merubah modal dasar dari sebesar Rp 50 M. menjadi sebesar Rp 300 M sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas.
Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
Dalam produk-produknya Bank DKI Syariah memiliki produk Wakaf Uang. Bagi Bank DKI Wakaf Uang adalah wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih (pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf). Wakaf uang Bank DKI Syariah terdiri dari wakaf Uang Abadi dan Wakaf Uang Berjangka. Bank DKI Syariah telah ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan telah bekerja sama dengan Nazir (pengelola wakaf uang) yaitu Badan wakaf Indonesia (BWI).
Dalam pemanfaatan produk Wakaf Uang ini Bank DKI Syariah bertujuan memanfaatkan dana wakaf Anda secara produktif dan profesional sesuai syariah dan Hasil usaha ini dibagi kemaslahatan umat. Yang memiliki manfaat; investasi akhirat, dana aman dan terjamin, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah dan turut membantu memberdayakan perekonomian masyarakat sesuai syariah.
Bank DKI Syariah sebagai salah satu LKS PWU melaksanakan mekanisme penerimaan wakaf uang dari para nasabahnya dan karyawan Bank DKI Syariah yang disetorkan melalui simpanan Giro Wadhiah dengan nama pemilik Badan Wakaf Indonesia. Seperti halnya Bank Muamalat, Bank DKI pun baru memosisikan dirinya sebagai penerima wakaf uang dan belum menjadi Nadzir atau pengelola wakaf uang itu sendiri. Bagi Bank DKI Syariah, wakaf uang telah menjadi salah satu produk Bank sejak launching wakaf oleh Presiden pada tanggal 8 januari 2010.
Pemanfaatan dana wakaf uang di Bank DKI Syariah lebih terbatas pada meningkatnya DPK melalui meningkatnya dana nazhir yang di tempatkan dalam bentuk giro atau deposito, sedangkan pengelolaannya hanya nazhir yang berhak, dalam hal ini BWI, LKS PWU tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana itu.
Adapun manfaat produk wakaf uang bagi Bank adalah lebih meningkatnya DPK, menambah jenis layanan produk apalagi produk bernuansa ibadah, serta memberikan kemudahan atas nasabah apalagi pegawai yang ingin berwakaf karena tidak perlu ke bank lain. Selain itu terdapat juga manfaat bagi nasabah atas produk tersebut, diantaranya kemudahan dalam berwakaf uang, secara tunai maupun perintah pemindahbukuan, menambah alternatif pilihan ketika akan menginfakan hartanya, dan dapat beramal, tanpa mengurangi assetnya dengan berwakaf uang berjangka.
Terdapat beberapa kekuatan dan peluang Bank DKI Syariah dengan adanya produk wakaf uang ini, diantaranya sebagai sarana yang paling mudah untuk berinfak bagi pegawai, nasabah dan masyarakat karena tidak ada pembatasan minimal moninal wakaf uang, seluruh pagawai baas berwakaf uang melalui pendebetan langsung dan pemasukan ini diupayakan pada seluruh pegawai bank DKI, menawarkan dan mewajibkan wakaf uang kepada setiap rekanan yang akan melakukan kerjasama, memberikan fee/imbalan 0,5 dari nilai wakaf uang bagi petugas frontliner yang mendapatkaan wakaf, memiliki DPK yang bersifat jangka panjang serta menawarkan wakaf uang ke lingkungan pegawai pemprov.DKI.
Namun Bank DKI Syariah juga tidak mengesampingkan adanya kendala-kendala yang dihadapi, seperti; belum adanya sosialisasi yang intensif dari pemerintah dalam hal ini Kementrian agama dan BWI, sehingga produk wakaf uang belum dikenal di kalangan masyarakat luas, Banyaknya nazhir wakaf uang/tunai yang tidak resmi di tunjuk oleh pemerintah, sehingga bermuncullah ditengah-tengah masyarakat dan lebih dikenal oleh masyarakat, kurangnya dukungan teknologi dari seluruh LKS-PWU (belum bisa melalui SMS banking) serta keberatan masyarakat terhadap periode wakaf uang berjangka (minimal 5 tahun ) yang di anggap terlalu lama, sehingga menghilangkan minat masyarakat untuk berwakaf uang berjangka.
3. Bank Mega Syariah Indonesia
Bank Mega Syariah sebagai salah satu dari lima bank syariah yang dapat menerima wakaf uang dan menyosialisasikan produk baru ini mulai akhir Mei 2009. Pada tiga bulan pertama, jumlah wakaf yang diharapkan sekitar Rp 6 miliar.
Namun secara fakta Bank Mega Syariah menyebutkan penghimpunan wakaf uang di BMSI telah dimulai efektif pada Oktober 2009 dan kini dana yang terkumpul baru kurang dari Rp 1 miliar.
Secara umum mekanis penghimpuna dana wakaf uang di Bank Mega Syariah ini sama dengan bank-bank syariah sebelumnya, mereka baru sebagai LKS PWU menjadi penerima wakaf uang dari nasabah-nasabahnya dimana dana yang disetorkan melalui rekening Giro milik BWI.
Menurut Bank Mega Syariah, pengemasan wakaf uang saat ini masih belum menarik calon wakaf, seharusnya dibuat lebih atraktif. Misalnya ada investasi tertentu untuk penempatan wakaf.
4. Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah, modern, dan universal. Lima tahun belum bisa dibilang lama dalam dunia perbankan. Bank Syariah Mandiri (BSM) tahu persis hal itu. Meski sudah menjadi bank syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, BSM masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi bank syariah tepercaya pilihan mitra usaha. Layanan perbankan yang real time dan online di 91 kantor cabang yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia cuma menjadi salah satu upaya buat meraih predikat sebagai bank syariah tepercaya.
Terkait dengan funding dana wakaf uang, BSM juga menjadi salah satu LKS PWU yang di tunjuk oleh SK Menteri untuk melaksanakan agenda pemberdayaan wakaf uang secara massiv di Indonesia. Mereka memanfaatkan produk ini sebagai produk pendanaan baru yang dapat meningkatkan DPK, oleh karenanya BSM menganjurkan pada seluruh pegawainya untuk dapat berwakaf uang setiap bulannya seratus ribu rupiah yang di simpan di rekening giro wadhiah milik BWI sebagai nadzir wakaf. Selain itu, jaringan termudah untuk mengumpulkan dana wakaf uang tersebut, BSM juga menawarkan pada para nasabahnya untuk berwakaf melalui jaringan yang dimiliki oleh BSM, baik melalui counter maupun ATM.
BSM selain sebagai LKS PWU yang menerima dana dari nasabahnya yang disimpan di rekening giro milik BWI, mereka juga bermitra dengan lembaga-lembaga swasta lainnya seperti lembaga pendidikan yang menerima dana wakaf uang untuk peningkatan pendidikannya dimana penerimaan dana dari para wakif disalurkan ke rekening mandiri dengan pemilik lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian memang pada dasarnya BSM baru menjadi penerima dana wakaf uang, belum menjadi pengelola atau penyalur hasil pengelolaan wakaf uang.
B. Upaya Desentralisasi Pengelolaan Wakaf Uang
Selama ini pengelolaan wakaf tetap diserahkan pada lembaga-lembaga yang berbasis filantropi wakaf, baik secara tradisional maupun modern. Tradisional, dimana pengumpulan dana wakaf di lakukan oleh pengurus masjid atau tokoh masyarakat yang dipercaya dan hanya bersifat lokal (tempat tinggal). Secara modern dilakukan oleh lembaga-lembaha yang berbadan hukum atau oleh organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki lembaga/divisi pengelola wakaf, seperti Muhammadiyah dan NU dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
Saat ini pengelolaan wakaf di spesifikasi sesuai dengan jenisnya yakni wakaf barang dan wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang sama halnya seperti wakaf barang. Semua rukun harus terpenuhi sesuai dengan aturan hukum syariah.
Diantara lembaga yang sudah mapan dalam pengelolaan wakaf uang adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga-lembaga ini bahkan mampu menarik kekayaan masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan syariah. Maka eksistensi lembaga-lembaga ini diharapkan terus adanya dan memberikan efek ekonomi bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Bahkan salah satu kelebihan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah manajemen di bidang wakaf uang. TWI berperan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf.
Pemikiran tentang ekonomi Islam terus berkembang, terkait dengan pengelolaan wakaf uang, maka lahirlah peraturan negara tentang pengelolaan wakaf uang ini oleh lembaga-lembaga yang berbasis bisnis, yakni perbankan syariah. Maka penulis menyimpulkan, bahwa terdapat upaya desentralisasi pengelolaan wakaf uang. Dimana tidak hanya difokuskan pada lembaga yang berbasis filantropi saja namun juga yang bersifat komersil. Karena lembaga perbankan dianggap bisa memanfaatkan dana wakaf uang dengan memberikan benefit sekaligus pada beberapa pihak yang terkait.
Tabung Wakaf Indonesia merupakan nadzir lembaga penerima dana wakaf berupa uang pertama dari masyarakat luas, mereka menggunakan dana tersebut untuk berbagai program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian posisi TWI jelas berbeda dengan LKS PWU.
TWI bukanlah bagian dari LKS-PWU yang disahkan Menteri Agama. Dalam pasal 22 ayat (3) dijelaskan bahwa wakif harus hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf yang kemudian akan memperoleh formulir kehendak wakaf yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta ini merupakan bukti otentik terjadinya wakaf yang kemudian dapat menjadi landasan dikeluarkannya sertifikat wakaf tunai. Ketika disadari demikian, maka TWI sepertinya tidak berhak menerima wakaf tunai, kecuali TWI berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari LKS-PWU, dengan cara TWI menerima wakaf uang dari masyarakat lalu menyerahkan kepada LKS-PWU untuk didayagunakan. Lalu, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program TWI.
Jika diperhatikan lebih seksama, dana wakaf uang yang diterima TWI dapat dikatakan bukan wakaf uang murni. Hal ini didasarkan pada konsep wakaf tunai yang meniscayakan kelestariannya dalam bentuk uang atau surat berharga. Jika dana wakaf tunai diserahkan kepada LKS-PWU, dana tersebut akan diinvestasikan dalam produk-produk perbankan yang jika suatu ketika dibutuhkan dalam bentuk tunai, dana tersebut dapat ditarik dengan mudah. Berbeda halnya, jika kemudian dana tersebut dirubah bentuknya menjadi aset wakaf semisal tanah, bangunan, atau fasilitas umum. Dana tersebut tidak lagi dalam bentuk uang, tetapi sudah berubah bentuk menjadi wakaf barang.
Bagi penulis, eksistensi Tabung Wakaf Indonesia dan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan keilmuan tentang ekonomi Islam, yang menuntut bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan asset-aset ekonomi yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
Di satu sisi TWI memiliki kekuatan dan peluang yang mantap dalam menjalankan misinya sebagai lembaga pengelola wakaf, namun disisi lain ia juga punya kelemahan dan berbagai hambatan yang dihadapi. Oleh karenanya munculnya peraturan baru tentang LKS PWU– khususnya perbankan– saat ini, akan menambah bahkan memperkuat pengumpulan dan pengeloalan dana dalam sistem perekonomian yang dilaksanakan secara syariah.
Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga baik yang berbasis filantropi maupun yang berbasis komersil dalam pendayagunaan wakaf, adalah suatu yang sangat baik. Potensi-potensi keuangan yang ada di masyarakat dapat di upayakan sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.
C. Mobilisasi Dana Wakaf Uang di Perbankan Syariah
Salah satu dari lima perbankan syariah yang di tunjuk untuk mengelola dana wakaf uang itu adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI adalah bank syariah pertama di Indonesia berdiri sejak tahun 1991. Di Batam –khususnya– BMI telah berdiri sejak tahun 2004.
Menurut Okky Sukardian kepala BMI cabang Batam menjelaskan Tujuan Bank Syariah mengelola Dana Wakaf sebagaimana di amanahkan oleh Undang Undang N0 41 tahun 2004 Tentang Wakaf antara lain : Karena Bank, dapat menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen investasi terhadap dana wakaf tersebut. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal. Juga memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kaya tentang tanggung jawab sosialnya dan Membantu perkembangan pasar modal sosial (social capita market). Selanjutnya Okky menjelaskan Bank mempunyai kemampuan akses kepada calon waqif begitu juga melakukan investasi , administrasi rekening, pendistribusian hasil investasi yang lebih urgent lagi bank mempunyai kredibilitas dimata masyarakat, karena dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.
Untuk calon wakif, tentunya mereka yang mempunyai kelebihan likuiditas, terlepas seberapa besar likuiditas tersebut. Saat ini umumnya kelebihan likuiditas masyarkat disimpan di bank. Potensial cakon wakif dapat dilihat oleh bank dengan mengamati jumlah deposito, tabungan atau mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses ke calon wakif lebih mudah dilakukan oleh bank beserta dengan jaringannya.
Perbankan syariah memiliki kemampuan melakukan investasi dana wakaf dengan berbagai jenis investasi, seperti investasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Serta mampu pula mendistribusikan hasil investasi dana wakaf tersebut, tentunya dengan mengacu pada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Misalnya, benefit yang diizinkan oleh wakif dapat dipergunakan sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah. Oleh karenanya perbankan syariah dianggap layak sebagai Nadzir wakaf uang.
Selain memeberi porsi cukup pada perbankan syariah dalam mengelola wakaf uang melalui jalan investasi, lembag-lembaga swasta lain yang memiliki kredibilitas baik dalam pengelolaan investasi yang sesuai dengan konsep syariah harus juga diberi kesempatan untuk mengelola wakaf uang. Hal ini pernah dilakukan oleh Nadzir wakaf Dompet Dhuafa dengan Batasa Capital.
Mobilisasi dana wakaf uang ini diupayakan oleh lembaga keuangan syariah dengan bentuk penyaluran dana dan pembiayaan produktif pada sektor riil. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik. Ibarat memberi kail, bukan hanya ikan kepada rakyat. Hal itu diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurang biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fakir/miskin melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya. Di Indonesia, wacana wakaf tunai telah muncul dan menjelma secara nyata dalam produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika, Wakaf Tunai PKPU dan Waqtumu (Waqaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat BMI.
Mustafa Edwin Nasution, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. Selain itu dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti tanah dan gedung.
Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di portofolio keuangan domestik ataupun global. “Penempatan lainnya adalah portofolio keuangan mikro, maupun portofolio investasi di sektor riil,” katanya dalam Seminar ‘Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/8) Wakaf uang juga hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Sementara nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
Disisi lain, sesungguhnya perbankan syariah –di Indonesia khususnya—memeilki akses yang baik pada lembaga pengelola wakaf skala internasional seperti APIF. Awqaf Properties Invesment Fund (APIF) sebagai salah satu lembaga wakaf dunia yang didirikan oleh IDB tahun 2001 bertujuan membiayai aset-aset wakaf yang layak secara sosial, ekonomi dan finansial, di negara anggota dan komunitas muslim di negara non-anggota. Mekanisme operasionalnya berawal dengan modal dasar sebesar US$ 57 juta, terbagi ke dalam 5.700 sertifikat ‘A’ dengan par value US$ 10 ribu. Distribusi keuntungannya adalah 10% untuk mudharib fees, 0-20% untuk general reserve dan 70-90% dibagikan sebagai dividen. Mudharib (IDB) menerapkan ukuran-ukuran investasi yang sangat hati-hati, seperti jaminan pemerintah, jaminan bank bereputasi tinggi, dan jaminan asuransi pembiayaan. Untuk berjaga-jaga dari konsentrasi risiko, APIF melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dengan menetapkan pagu untuk setiap negara dan penerima.

D. Strategi Meningkatkan Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang di Perbankan Syariah
Dengan melihat berbagai alasan dari hasil identifikasi masalah dan analisa SWOT diatas, sesungguhnya banyak motivasi, kemauan dan kemampuan lembaga keuangan syariah – dalam hal ini perbankan syariah– secara kelembagaan dan manajemen keorganisasian siap melaksanakan pengelolaan wakaf uang sebagai salah satu aspek pendanaan atau funding dalam mekanisme perbankannya. Ini ditunjukkan dengan keahlian mereka dalam memobilisasi dana yang diterima dari DPK. Sementara wakaf uang, menurut laporan keuangannya masuk kedalam Dana Pihak Ketiga, meski saat ini perbankan syariah baru memosisiskan diri mereka sebagai Peneriwa Wakaf Uang saja, belum menjadi Nadzir atau pengelola dan penyalur maupun menjadi fund manajer dana wakaf uang yang ada.
Melihat potensi wakaf uang sebagaimana perkiraan Mutafa Edwin Nasution, maka tak heran jika lemabaga keuangan syariah seperti perbankan syariah akan mampu mengelola bahkan mengembangkan potensi tersebut dengan segala atribut yang pebankan sandang. Misalnya saja jika terdapat satu juta muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp100.000 per-bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp100 miliar setiap bulan atau Rp l,2 triliun pertahun. Jika diinvestasikan dengan tingkat pengembalian (return) 10 persen per-tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan atau Rp l20 miliar per-tahun).
Kepala Negara menjelaskan, wakaf uang bisa menjadi andalan untuk pengembangan ekonomi umat, bisa dikelola dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Wakaf uang pun bisa bersinergi dengan infaq, zakat dan shodaqoh.
Dalam literature sejarah islam, badan yang mengurusi wakaf adalah baitul maal. Namun seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, diperlukan pola kelembagan khusus yang menggurusi sector wakaf. Di Indonesia, secara praktis penanganan wakaf di-handle oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf nasional secara tepat dan benar. Untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, BWI memerlukan SDM yang tepat dan handal yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan wakaf, berdidikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam memahami wakaf dan permasalahan yang berhubungan dengan wakaf.
Dalam hal pengelolaan wakaf, perlu ada standar pengelolaan yang yang dibakukan agar dana yang dkumpulkan dapat duberdayakan secara maksimal. Dalam hal ini peran perbankan atau Lembaga keuangan Syariah sangat di perlukan. LKS dapat berperan sebagi nazhir yang mengumpulkan, meyalurkan dan mengelola dana wakaf. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Seperti menjalin kerjasama (networking) dengan perusahan modal ventura. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan model pembiayaan mudharabah maupun musyarakat.
Indonesia harus belajar banyak mengenai implementasi wakaf tunai sebagai solusi pengentasan kemiskinan kepada Negara-negara yang telah mengaplikasikan wakaf tunai seperti Qatar dan Kuwait. Di kedua Negara tersebut, wakaf tunai ditasharrufkan dengan bangunan perkantoran yang disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat islam. Selanjutnya untuk lebih memahamkan kepada masyarakat tentang konsep wakaf tunai, dipaparkan manfaat utama dari wakaf tunai:
Pertama, wakaf tunai jumlahnya bias bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bias mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
Kedua, melalui wakaf tunai, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bias mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan yanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
Sebagai salah satu langkah riil yang bisa dilakukan dalam mengelola benda-benda wakaf, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak (seperti uang) adalah dengan membuat sebuah studi kelayakan model usaha terlebih dahulu. Karena studi kelayakan model usaha merupakan kegiatan usaha yang direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Dalam menyusun studi kelayakan model usaha, sekurang-kurangnya harus meliputi aspek-aspek pendahuluan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek ekonomi dan keuangan, kesimpulan dan rekomendasi serta lampiran-lampiran yang diperlukan model-model usaha tersebut diantaranya pusat perdagangan, pinggir jalan protocol, pusat pemerintahan, kampus, pesantren dan lain-lain.