Category: Konsep Dasar Ekonomi Islam


  1. Kejujuran (amanah)

Kata al-amanah, yang secara etimologis berarti “jujur dan lurus”. Secara terminologis syar’i, “sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya” (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006).

Dengan demikian kejujuran (al-amanah) di sini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik dapat disebut ”al-amin” yang berarti: yang dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman.

Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’an:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Al-Nisa’/4:58).

Dalam konteks sekarang, salah satu bentuk penyalahgunaan amanat adalah perilaku KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ketiganya sangat berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme dan integritas moral. Adapun metode penyampaian amanah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam al-Quran terdapat beberapa makna tentang amanah menjadi tiga macam:

(1)    Amanah hamba kepada Allah, yaitu janji untuk taat, menggunakan nurani dan anggota badannya untuk hal-hal bermanfaat. Dalam hal ini semua perbuatan maksiat adalah pengkhianatan terhadap Allah.  QS. Al-Anfal:27;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

(2)    Amanah hamba kepada sesamanya, yaitu menjaga sesuatu yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. QS. Al-Nisa’:58

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(3)    Amanah hamba kepada dirinya sendiri. QS: al-Baqarah/2:283;

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُُ مَّقْبُوضَةُُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُُ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperolah seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Keadilan (‘Adalah)

    Adil memiliki makna, meletakan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Dalam al-Qur`an kata-kata adil sering di kontradiktifkan dengan makna dzulm (dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfahani “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain. (Quraish Shihab, 2002)

    Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan. (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, ibid.). Maka setelah Allah menyuruh manusia menyampaikan amanah, kemudian Ia memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan (QS.al-Nisa’:58).

    Sifat dan sikap adil ada dua macam. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang behubungan dengan kemasyarakatan dan pemerintahan.

    Adil perseorangan ialah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, itulah yang dinamakan tindakan adil.

    Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang yang jahat sepanjang neraca keadilan. Jika hakim menegakkan necara keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil. Jika ia berat sebelah maka dipandanglah ia dzalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa (QS. 5:8).

    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُُ بِمَا تَعْمَلُونَ {8}

    Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmuterhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang akamu kerjakan.

    3. Keseimbangan (al-Wustho)

    Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan. Allah menggambarkan posisinya dengan kondisi dimana bila terjadi ketimpangan dalam kehidupan berekonomi, maka hendaknya dikembalikan pada posisi semula. Posisi yang tuju adalah keseimbangan, pertengahan, keadilan.

    Beberapa landasan yang mendukung prinsip ini diantaranya:

    أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9}

    Artinya: “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS. 55:8). Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. 55:9)

    وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا…

    Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu….

    Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. 2:201 dan QS. 25:67

    وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

    Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a:”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. 2:201)

    وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {67}

    Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. 25:67)

    Konsep keseimbangan ini juga berdasar pada rasa keadilan yang didukung dengan suatu tingkat kebaikan (ihsan) dalam pemenuhan hak seseorang. Bila rasa Adil adalah mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain, maka Ihsan adalah memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi haknya (Murasa S, 2004). Dalam Islam, konsep ini tidak hanya menjadi prinsip dasar manusia sebagai acuan dalam berbagai kegiatan ekonominya, tetapi juga manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan yang telah tercipta sebelumnya.

    4. Kebenaran (al-Shidqah)

      Kebenaran (al-Shidqah) ialah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, ibid.). Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam al-Qur’an:

      يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين

      Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar(QS. Al-Taubah/9:119).

      Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

      Dalam peribahasa sering disebutkan, ”Berani karena benar, takut karena salah”. Betapa kebenaran itu menimbulkan ketenangan yang dengannya melahirkan keberanian. Rasulullah Shallallâhu ’Alaihi wa Sallam telah memberikan contoh betapa beraninya berjuang karena beliau berjalan di atas prinsip-prinsip kebenaran.

      5. Tolong Menolong (Ta’awun)

        Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin (M. Yunan Yusuf, dkk, 1995:4).

        Al-Qur’an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta’awun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran:

        ……….وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ…..

        “…..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran….” (QS. al-Maidah/5:2).

        Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan. Umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualism) akan rasa tolong menolong (ta’awun) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

        6. Kebersamaan dan Persamaan (Ukhuwwah)

          Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan, dan kekeluargaan diantara manusia (M. Yunan Yusuf, dkk, 1995:4).

          Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari keturunan yang sama:

          يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

          “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat/49:13)

          Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam mengajarkan bahwa umat manusia adalah keluarga besar kemanusiaan, karena berasal dari satu keturunan. Kasih sayang satu sama lain akan menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persamaan derajat, persatuan, dan kekeluargaan manusia. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya kualitas taqwanya. Bahwa perbedaan ada, bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Misalnya saja, adanya gradasi (hirarki) ekonomi menurut Islam. Hal ini merupakan Sunnatulah (hukum alam), merupakan bagian kadar-kadar yang ditentukan Allah. Adapun “kesenjangan” adalah lawan dari Sunnatullah (dibuat atas keserakahan sebagian manusia), yang justru merusak keseimbangan.

          7. Kebebasan (Freewill)

            Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni; kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

            Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara’.

            Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari’at. Bahwa manusia diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki Allah pada segala bidang, ya. Namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturan –Nya. Firman Allah swt:

            فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اْلأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {10} وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا قُلْ مَاعِندَ اللهِ خَيْرُُ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {11}

            Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62:10)Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah:”Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki. (QS. 62:11)

            Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlaq. Berakhlaq dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat diatas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

            Sekian…

            Produk-Produk Muamalah

            by : Yuke Rahma

            PRINSIP PEMBIAYAAN

            1. Sistem jual beli :
            a. Murabahah : Definisi : Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diper lukan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sistem margin : keuntungan yang disepa- kati. Obyek murabahah harus ada sep: Kendaraan, Rumah dan lainnya. Apabila nasabah melakukan pembayaran secara diangsur, disebut Bai’ Bitsaman ‘Ajil (BBA) –

            b. Salam : Menggunakan prinsip jual beli. Sistem margin. Suatu transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai dimuka, namun pengiriman /penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

            c. Istishna’: Menggunakan prinsip jual beli. Sistem margin. Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dan penyerahan barang dilakukan kemu dian hari, sedangkan pembayaran- nya dapat dilakukan dimuka, diakhir atau secara cicilan.

            d. Ijarah : Menggunakan prinsip jual beli atas jasa, baik jasa atas sewa barang atau jasa service/skill. Sistem ujroh (upah sewa/fee). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

            e. Ijarah Muntahiya Bittamlik : Akad sewa yang diakhiri dengan kepemi – milikan barang ditangan penyewa (Perpin- dahan Kepemilikan).

            • Dalil-dalil :
            “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”
            (QS. Al Baqarah : 275)

            “Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani)

            Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata : “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

            Dari Shuhaib ra, bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh; …”.
            (HR. Ibnu Majah)

            2. Sistem bagi hasil :
            a. Musyarakah :
            • Definisi : Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal utk membiayai suatu usaha yg halal dan produktif.
            • Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepa- kati.
            • Berbentuk kerja sama antara bank dan nasabah.
            • Menggunakan sistem bagi hasil.
            • Revenue atau profit sharing.
            • Porsi dana bank kurang dari 100%

            Macam-macam
            • Syirkah al-’Inan : kerjasama beberapa pihak dg porsi dana, kerja, bagi hasil dan tanggung jawab yang tidak mesti sama
            • Syirkah muwafadah : Porsi dana, kerja, bagi hasil dan tanggung jawab yang sama
            • Syirkah ’amal : Kerjasama profesi (tanpa dana)
            • Syirkah wujuh : kerjasama dg skim beli kredit, jual tunai
            • Syirkah al-mudharabah : kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha

            b. Mudharabah :
            • Definisi : Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membia- yai suatu usaha yang halal dan produktif.
            • Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
            • Berbentuk kerja sama antara bank dan nasabah.
            • Sistem bagi hasil.
            • Revenue atau profit sharing.
            • Porsi dana bank 100%

            AL-HADITS :

            “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”
            (HR. Thabrani)

            c. Muzara’ah :
            • Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan bagi hasil atas dasar hasil panen
            • Sistem bagi hasil
            • Ada 2 jenis :
            • Muzara’ah : benih dari pemilik lahan
            • Mukhabarah : benih dari si penggarap

            AL-HADITS :

            Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

            Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bahwa kaum Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah dg rasio bagi hasil 1/3:2/3, ¼:3/4, ½:1/2. Maka Rasulullah bersabda : “Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap, barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.”

            d. Musaqat :
            • Merupakan bentuk sederhana dari muzara’ah, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan
            • Bagi hasil atas hasil panen

            AL-HADITS :

            Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh prosentase tertentu dari hasil panen.

            Paradigma Nilai Ekonomi Islam

            Yuke Rahmawati
            Dosen STIE Ahmad Dahlan

            “Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara atau sekelompok masyarakat) tergantung dari doktrin, madzhab atau aliran pandangan ekonomi, yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai (set of value) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi dan falsafah)”
            (Deliarnov, 1995)

            A. Pendahuluan
            Umat Islam secara utuh telah memiliki dasar pijakan dalam menjalalani kehidupannya, tak terkecuali dalam hal perekonomian. Sistem perekonomian ini jelas disandarkan pada pedoman utama yakni al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Meski sesungguhnya, pedoman ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, namun juga untuk umat manusia secara keseluruhan, karena sifatnya yang universal dan rahmatan lil’alamin.
            Menurut falsafah dasarnya, sistem ekonomi Islam terbangun dalam segi tiga piramida aqidah, syari’ah dan akhlaq dengan doktrin fundamental (al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas) yang mempengaruhi pada seluruh kegiatan ekonomi, baik perilaku konsumsi, perilaku produksi, perilaku distribusi, perilaku simpanan (saving), dan perilaku investasi.
            Seperti diungkap Deliarnov diatas, bahwa sistem perekonomian sangat tergantung pada seperangkat nilai yang dianut, yang diakui mampu memberikan kesejahteraan ekonomi pada masyarakatnya. Maka sistem ekonomi Islam sangat menekankan, bahwa kesejahteraan manusia tidak saja hanya didunia, tetapi juga diakhirat. Oleh karenanya, sistem ekonomi Islam memiliki dua aspek nilai secara global, yakni nilai dasar dan nilai instrumental.

            B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

            Secara spesifik, sistem ekonomi Islam memiliki 5 (lima) nilai dasar utama, yaitu:
            1. Kepemilikian (Ownership)
            Konsep kepemilikan dijadikan nilai pijakan pertama dalam ekonomi Islam bukan tidak mengandung arti yang signifikan. Tetapi justru nilai inilah yang menjadi sandaran utama manusia, bahwa mereka tidak mempunyai hak mutlak atas segala yang dimilikinya di dunia ini.
            Absolutisme kepemilikan hanya disandarkan kepada Allah SWT sebagai pemilik ‘asli’ dari seluruh alam semesta. Nilai ini pula yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Ketika seseorang telah mendapatkan dan memiliki apa yang telah ia usahakan sebagai suatu materi, ia harus sadar bahwa semua itu hanya sebuah titipan, yang memungkinkan untuk diambil atau dikembalikan kepada sang pemilik. Bahwa yang ada di dunia ini akan kembali kepada-Nya, bahkan diri manusia itu sendiri. Bahwa manusia hanya diberi amanah atas semua yang diberikan. Sebagaimana tercantum dalam QS. 2:30 dan QS. 33:72.
            وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلُُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {30}
            Artinya: “Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat:”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Rabbberfirman:”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. 2:30)

            إِنَّا عَرَضْنَا اْلأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اْلإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً {72}
            Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (QS. 33:72)
            Bentuk hubungan diatas adalah hubungan garis lurus antara manusia dengan Allah, yang tidak bisa di”gugat” oleh manusia manapun. Namun, kaualitas dari ketidak mutlakan manusia dalam hal kepemilikan adalah adanya hubungan horisontal antara manusia satu dengan lainnya. Bahwa ada hak hidup, hak menikmati bagi manusia yang lain, yang miskin, yang tidak punya kemampuan untuk berusaha, tidak berpenghasilan, tidak berkecukupan dari manusia lainnya yang kaya dan berkecukupan.
            Oleh karenanya, konsep nilai kepemilikan ini tidak terlepas pula dari konsep “khilafah”, dimana manusia sebagai khalifah/wakil Allah di muka bumi ini dalam hal menjaga dan mengelola semua sumber-sumber alam yang diberikan. Dengan konsep ini pula seorang manusia diberi “hak” oleh Allah diantara manusia lainnya. Hak memiliki kemanfaatan akan sumber-sumber ekonomi, bukan menguasainya secara mutlak. Semua itu supaya manusia dapat menikmati, merasakan maupun memanfaatkan segala apa yang telah ia dapatkan dari hasil usahanya dan Allah menjamin hak-hak tersebut agar tidak dilanggar. Hadist yang mencatat hal ini adalah “Haram bagi setiap muslim atas muslim lainnya (jika menganiaya), jiwanya, hartanya dan kehormatannya” (HR. Muttafaqun ‘Alaih). Dengan nilai dan konsep demikianlah, Islam sangat mengakui akan adanya hak kepemilikan secara pribadi.
            2. Kebebasan (Freewill)
            Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni; kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.
            Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara’.
            Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari’at. Bahwa manusia diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki Allah pada segala bidang, ya. Namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturan –Nya. Firman Allah swt:
            فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اْلأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {10} وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا قُلْ مَاعِندَ اللهِ خَيْرُُ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {11}
            Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62:10)
            Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah:”Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki. (QS. 62:11)
            Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlaq. Berakhlaq dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat diatas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.
            Sedangkan kebebasan tidak terbatas adalah perilaku yang bisa mengakibatkan ketidak serasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak golongan kecil dalam sistem distribusinya. Yang akhirnya akan merusak tatanan sosial. (AM Saefuddin, 1984) Allah memperingatkan dalam QS. 104:1-3
            وَيْلُُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ {1} الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ {2} يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {3}
            Artinya: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya..”
            3. Keadilan (Equity)
            Perilaku adil adalah perilaku utama yang diungkap Allah dalam al-Qur`an, lebih dari seribu kali Ia menyebutnya. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan memiliki bobot yang sangat dimulyakan dalam Islam. Nilai keadilan merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang terbatas dalam Islam. Konsep ini mengikat kebebasan mutlak yang dianut sebagian manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh rasa keadilan.
            Kebebasan berkonsumsi yang diiringi akhlaq adil, niscaya menciptakan kesederhanaan dan terhindar dari keborosan. Kebebasan berproduksi yang dibarengi nilai keadilan, akan membangun efisiensi dan pemerataan. Nilai-nilai ini semua terkandung dalam al-Qur`an dengan menyiratkan bahwa konsep ini jauh dari sifat kedzaliman (aniaya). Dalam ayat ini misalnya, Allah meminta pertanggungjawaban manusia akan nilai keadilan yang dibebankan; QS. 6:165
            وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ اْلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {165}
            Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 6:165)
            Adapun perintah berlaku adil, Allah berfirman dalam QS. 16:90 dan QS. 4:135
            إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {90}
            Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran. (QS. 16:90)
            يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للهِ وَلَوْ عَلَىأَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَاْلأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {135}
            Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. 4:135)
            Makna keadilan sendiri sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih (Murasa S, 2004). Adil menurut Al-Ashfahani, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain (Quraish Shihab, 2002).
            Dengan prinsip nilai keadilan diatas, maka sangatlah jelas bahwa syari’at Islam dalam sistem ekonomi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi seluruh manusia, bukan sebahagian saja. Bila hal ini tetap dilakukan, vonis Allah pasti, dalam QS. 17:16,
            وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا {16}
            Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (suatu mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. 17:16)
            4. Keseimbangan (Equality)
            Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan. Allah menggambarkan posisinya dengan kondisi dimana bila terjadi ketimpangan dalam kehidupan berekonomi, maka hendaknya dikembalikan pada posisi semula. Posisi yang tuju adalah keseimbangan, pertengahan, keadilan.
            Beberapa landasan yang mendukung prinsip ini diantaranya:
            أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9}
            Artinya: “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS. 55:8). Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. 55:9)
            وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا…
            Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu….

            Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. 2:201 dan QS. 25:67

            وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{201}

            Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a:”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. 2:201)

            وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {67}

            Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. 25:67)

            Konsep keseimbangan ini juga berdasar pada rasa keadilan yang didukung dengan suatu tingkat kebaikan (ihsan) dalam pemenuhan hak seseorang. Bila rasa Adil adalah mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain, maka Ihsan adalah memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi haknya (Murasa S, 2004). Dalam Islam, konsep ini tidak hanya menjadi prinsip dasar manusia sebagai acuan dalam berbagai kegiatan ekonominya, tetapi juga manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan yang telah tercipta sebelumnya. Firman Allah:
            سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ اْلأَعْلَى {1} الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى {2} وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى {3}
            Artinya: “Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi, (QS. 87:1) yang menciptakan,dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). (QS. 87:2) dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. (QS. 87:3)
            Bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Misalnya saja, adanya gradasi (hirarki) ekonomi menurut Islam. Hal ini merupakan Sunnatulah (hukum alam), merupakan bagian kadar-kadar yang ditentukan Allah. Adapun “kesenjangan” adalah lawan dari Sunnatullah (dibuat atas keserakahan sebagian manusia), yang justru merusak keseimbangan. Dalam QS. 43:32 Allah berfirman:
            أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمُت رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجَمْعَوُنَ {32}
            Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. 43:32)

            5. Kebersamaan dan Persamaan (Togetherness and Egaliter)
            Nilai dasar kelima ini menjadi ciri khas pada sistem perekonomian Islam. Prinsip Ukhuwwah (brotherhood) yang menjadi salah satu pilar bangunan ekonomi Islam, melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak dalam segala kegiatan ekonominya.

            Keseimbangan Ekonomi dalam Islam
            (Economy Equilibrium)

            Kesimbangan hidup dalam Islam dapat tercipta, bila lima kebutuhan dasar (menurut Asy-Syathibi) –ad-dien, al-‘aql, al-maal, an-nafs dan an-nasl—terpenuhi. Yang tentunya dilaksanakan dalam bingkai tiga dimensi –dharuriyat (primer), hajjiyat (skunder) dan tahsiniyyat (tertier)—

            DHARURIYAH

            Al-‘Aql Al-Maal

            Ad-Dien

            An-Nafs An-Nasl
            HAJJIYYAH TAHSINIYYAH

            Beberapa dalil yang menerangkan tentang anjuran melaksanakan keseimbangan ekonomi, diantaranya :

            “Dan orang2 yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah keadaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.” (al-Furqan:67)

            “ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca (keseimbangan) itu”. (ar-Rahman:9)

            Hirarki Ekonomi.

            Adanya gradasi (hirarki) dalam ekonomi menurut Islam adalah merupakan Sunnatulah (hukum alam) dan sah adanya. Selain itu hal ini juga sebagai bukti keseimbangan dalam perekonomian.

            Adapun “kesenjangan” adalah lawan dari Sunnatullah (dibuat atas keserakahan sebagian manusia), yang justru merusak keseimbangan. Diantara ayat2 yang mendukung hal ini :

            “…Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lainnya. Dan rahmat Tuhanmu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” ( az-Zukhruuf:32)

            “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya dalam hal rizqi……”(an-Nahl:71)

            “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa2 di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang telah di berikanNya kepadamu…” (al-An’am:165)

            CONTOH DOANG

            1. Keseimbangan dalam Demand & Supply mempengaruhi keseimbangan Harga.

            P d s

            P1
            P*

            Q2 Q* Q1 Q

            2. Keseimbangan dalam sistem Upah (Distribusi Pendapatan)

             Kapitalis —- maximasi laba dengan tujuan memaksimumkan kepuasan atas keinginan
             Sosialis —— pengagungan kekuasaan buruh, dengan menyatakan bahwa surplus value ( sumber dari pertumbuhan) adalah eksploitasi
             Islam ———- pemodal dan buruh harus berlaku adil. Buruh melaksanakan segala kewajibannya dengan baik, dan Pemodal harus memenuhi kebutuhan minimum buruh (sesuai akad) + Zakat (trmsk; Infaq, Shadaqah)

            KONSEP KEPEMILIKAN

            Prinsip Dasar:

            Konsep Khilafah (sebagai wakil Allah di muka bumi)
            QS; al-baqarah:
            “Sesungguhnya Aku menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (wakil)..”

            wakil=pemegang amanah

            Allah pemilik segala sesuatu. QS. Al-Maidah:17, QS. An-Nuur:33

            Konsep Hak Milik

            1. Kepemilikian Individu

            Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa sumber dari segala hak dan kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak dari Allah SWT, karena Allah yang menciptakan alam raya ini dengan segala sesuatunya. Mutlak bahwa Allah pemilik segala sesuatu tersebut memberi pengertian akan arti kekuasaan Allah atas semua ini adalah tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Hal ini seperti ditegaskan dalam al-Qur’an, surat al-Maaidah :17 dan al-Baqarah :255.
            “ولله ملك السماوات والارض ومابينهما”
            “Kepunyaan Allahlah segala kerajaan langit dan bumi dan yang ada didalamnya”.
            “له ما فى السماوات وما فى الارض”
            “ Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi”.
            Namun disisi lain dinyatakan, bahwa meski segala kekayaan itu adalah milik Allah, namun kepemilikan pada manusia diakui secara de jure, karena Allah sendiri yang telah mengaruniakan kekayaan dan Dia mengakui kepemilikan tersebut. Ini juga tercantum dalam Q.S. Yaasin:71.
            “اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون”
            “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?”.
            Dengan demikian manusia adalah sebagai istikhlaf ( perwakilan ) Allah dalam menjaga dan memanfaatkan segala miliki Allah tersebut. Dari ayat-ayat diatas dapat difahami bahwa hak milik perseorangan (individu) dalam Islam adalah dibenarkan, tidak dilarang. Dan karena secara definitif hak milik itu sendiri merupakan sesuatu yang diperoleh orang dengan jalan syar’i (yang diizinkan syara’), baik berupa benda atau manfaat (utility) ataupun keduannya. Maka fakta ini pun dapat menjadi unsur legitimasi bagi konsep kepemilikan pribadi, yang berarti pula bahwa setiap manusia bisa menjadi pemilik sah dari suatu kekayaan. Al-Qur’an dalam hal ini lebih menegaskan, QS. An-Nisa:32
            “وللرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن”
            “…Untuk mereka laki-laki ada bagian daripada usahanya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada yang diusahakannya…”
            Hak milik tersebut juga tidak saja diakui, tetapi juga merupakan sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan dan penghormatan tersebut adalah untuk mencegah penguasaan dengan cara yang tidak sah dari orang/pihak lain. Hak milik pribadi ini sudah menjadi bagian dari sistem Islam yang telah disyari’atkan Allah, bahkan Rasul bersabda tentang ini; “Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, ia mati syahid”. (HR. Muslim dalam kitab al-Misykah).
            Pelanggaran terhadap pemilikan ini, baik dengan kekuatan ataupun paksaan akan menggoncangkan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Karena keamanan dan kestabilan masyarakat tergantung pada penghormatan terhadap aturan yang menjadi landasannya.
            Mengenai hak milik pada manusia ini, pada hakikatnya memiliki dua kapasitas, yakni kapasitasnya sebagai pribadi yang bebas dan kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Atau lebih jelasnya, bahwa dalam hak milik manusia itu sebagian merupakan hak-hak pribadi (secara individu) dan sebagian lagi merupakan milik bersama atau milik ummat. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kepemilikan pada manusia itu (secara individu) dibatasi, –meski al-Qur’an tidak secara tegas-tegas menyatakannya, namun tersirat–, sebagaimana tercantum dalam Q.S. at-Taubah:103.
            “خد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها”
            “Ambillah dari harta mereka sebagai shadaqah, yang dengannya kamu mensucikan dan membersihkan mereka”.
            Pembatasan ini memberi penekanan akan hak individu untuk menikmati segala kebaikan dari kekayaan miliknya tersebut, namun ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat atau ummat dengan kekayaannya itu.
            Selain pembatasan diatas, batasan kepemilikan individu ini pun dalam hukum syara’ diberlakukan pada zat (‘ain) serta penggunaan (utility) kekayaan hak milik tersebut. Dalam hal ini Allah memberikan izin kepada manusia untuk memiliki beberapa zat serta kegunaannya dan melarang memiliki zat yang lain dan kegunaannya. Seperti larangan pemilikan minuman keras dan babi, pemilikan harta hasil riba dan perjudian, serta berbagai kompensasi lainnya yang tidak halal.
            Dari konsep pembatasan kepemilikan diatas, nyatalah bahwa Islam membatasi kepemilikan ini tidak dengan cara-cara yang salah (ghasab), tetapi dengan menggunakan mekanisme tertentu, seperti :
            a. Membatasi pemilikan dari segi perolehan dan pengembangan hak milik, tidak dengan ghasab (merampas) hak milik orang lain.
            b. Menentukan mekanisme pengelolaannya. Seperti pada transaksi-transaksi yang dihalalkan.
            c. Menyerahkan kekayaan yang sudah menjadi milik negara/masyarakat, seperti harta wakaf.
            d. Men-supply orang-orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
            Dalam menetapkan hak kepemilikan pribadi/individu ini hukum syara’ juga telah menentukannya dengan lima sebab, yaitu : a) dengan bekerja atau usaha, dalam hal ini Islam hanya memberikan garis-garis pokok yang harus dipenuhi, yakni: dengan bentuk halal, tidak menimbulkan madharat kepada orang lain. b) dari warisan dan washiyat, sesuai dengan ketentuan al-qur’an. c) atas kebutuhan untuk menyambung hidup, seperti hutang piutang dan pinjaman. d) pemberian negara kepada rakyat, dan e) melalui hibah atau hadiah (termasuk mahar/mas kawin)

            Hak Milik Umum/Sosial
            2. Kepemilikan Umum dan Negara (Pajak)
            Diantara hal penting yang diungkapkan dalam ajaran Islam dalam hal pemilikan adalah adanya selain aturan pemilikan individu, yaitu penetapan aturan pemilikan umum (bersama) dalam suatu mayarakat, yang menyangkut kekayaan yang bersifat dharury (primer). Aturan ini menjadi penting mengingat keberadaan dan pemanfaatannya dibutuhkan sebagian besar manusia, sehingga pemilikannya pun bersifat bersama dan umum. Tidak boleh dikuasai oleh perorangan karena akan mengakibatkan kemadharatan masyarakat secara umum. Rasulullah menyebutkan diantara kekayaan yang dibutuhkan secara umum pada pokoknya ada tiga hal,yaitu: padang (rumput), air dan api.
            ” شركاء الناس فى ثلاث : الماء والنار وااكلاء”
            “ Manusia berserikat dalam tiga hal, rumput, air dan api”. (HR. Abu Daud).
            Menurut An-Nabhani, kepemilikan umum ini merupakan izin syar’i kepada suatu komunitas/masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda (kekayaan). Ia kemudian mengkategorikannya kepada tiga macam, yaitu:
            1. Yang merupakan fasilitas umum, yakni apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti hadist Rasulullah diatas.
            2. Bahan Tambang, yang jumlahnya tidak terbatas
            3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu.
            Termasuk dalam lingkup kepemilikan umum juga adalah kepemilikan negara (state property). Meski tidak selalu berarti kepemilikan negara merupakan kepemilikan umum.
            Dalam hal ini milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh masyarakat yang ada dalam negara itu, dimana pengelolaan harta tersebut merupakan wewenang pemerintahnya. Jadi maksud kepemilikannya adalah kekuasaan pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Berdasarkan ijtihadnya, pemerintah boleh menentukan kebijakan apa saja asalkan untuk kepentingan negara dan masyarakatnya. Seperti penentuan nilai retribusi sebagai pajak sekaligus pendistribusiannya.
            Penekanan perbedaan antara hak milik negara dan hak milik umum ini lebih pada jenis kekayaan itu sendiri. Misalnya saja pada air, padang dan api (seperti dalam hadist), pemerintah tidak boleh menyerahkan atau melarang pengelolaannya pada siapa pun baik individu ataupun kelompok, meskipun semuanya itu kemanfaatannya adalah hak mereka.
            Namun adapula hal-hal lain yang dianggap sebagai kepemilikan umum dalam suatu negara, misalnya hasil pajak. Yakni sesuai dengan tujuannya, bahwa pajak adalah untuk membiayai pengadaan berbagai public goods, atau juga untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah sendiri, seperti; boleh diserahkannya pajak pada suatu kelompok (petani misalnya), dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya atau digunakan untuk pembelian senjata untuk kepentingan militer negara dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, apapun bentuk kepemilikan umum itu, apabila sudah ditetapkan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah, maka harus dihormati dan dijalankan agar tidak terjadi instabiliti di dalamnya.
            Dalam kapitalisme, segala perolehan senantiasa diukur oleh uang/ materi. Dimana suatu penggantian bagi alokasi sumber daya ekonomi ditentukan oleh harga dan pendapatan. Sementara komunisme, meski tidak terorientasi pada motif laba serta menghindari pemborosan, namun didapati masalah sisstem kompetisi ideal, insentif dan kepemilikan individu.

            Dalam Islam terdapat beberapa hal yang bisa dibaca:
            Cara kepemilikan, ada 4 yaitu; melalui kerja, penguasaan, transaksi, dan waris.

            Teori ekonomi modern mengungkapkan, teori distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Siapa saja yang terlibat dalam suatu produksi, maka ia akan mendapatkan suatu konsekuensi dari padanya. Sebaliknya, bagi yang tidak terlibat, walau dengan alasan apapun jelas tidak akan mendapatkannya. Pengertian ini dapat memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam distribusi diartikan sebagai memberi balas jasa pada setiap orang sesuai sumbangan yang diberikan (reward of desert).

            Disisi lain, “keniscayaan” ada manusia yang tidak bisa ikut andil didalamnya karena barbagai alasan tertentu, menjelaskan bahwa sebagian orang bekerja dan berpenghasilan, sedang sebagian lagi tidak atau bahkan sebagian kecil orang kaya raya, sedang sebagian terbesarnya adalah orang miskin.

            Sistem distribusi syari’ah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatas, yakni dengan; pertama, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaaan dan memberikan peluang bekerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Kedua, secara langsung memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

            Berdirinya institusi atau lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
            Pemerintah bahkan menjadi bagian penting yang tak terlepas dari andil tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga tersebut. Melalui lembaga, suatu sistem akan mampu dijalankan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya, mengingat lembaga memiliki strategi dan manajemen dalam melakukan segala aktivitasnya. Namun yang kemudian menjadi persoalan adalah manajemen dan strategi seperti apa yang mampu dikembangkan lembaga tersebut menjadi lembaga yang kapabel dan proporsional dibidangnya. Dikatakan bahwa dalam era revolusi informasi sekarang, keunggulan suatu lembaga tidak hanya terfokus/ditentukan oleh efisiensi dalam alokasi sumber daya atau aset berwujud (tangible resources/asset) saja, yang mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Tetapi keunggulan tersebut sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya atau aset tak berwujud (intangible resources/asset) yang tidak mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Yang mampu menciptakan strategi berbasis pengetahuan (knowledge-based strategy), seperti menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat pelaku, mengarahkan produk dan jasa yang inovatif dan kompetitif, serta menstimulasi keterampilan dan motivasi karyawan/pengelolanya. Dengan demikian untuk meningkatkan mutu informasi dalam proses perumusan dan implementasi strategi tersebut, diperlukan sistem informasi multidimensional yang meliputi sistem informasi keuangan dan non-keuangan.

            Teori Distribusi Syari’ah

            Kahf dalam bukunya “The Islamic Economy” mengatakan bahwa Islam mempunyai 2 prinsip utama dalam ekonominya, yaitu; i) prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan ii) pelarangan terhadap pemusatan (daulah) kekayaan dan pendapatan. Ia juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh suatu negara (dan atau masyarakat) –Islam– adalah menstruktur kebijakan ekonominya melalui, 1) memfungsikan pasar (market mecanism), 2) meminimalisir gap distribusi (non-market mecanism), serta 3) tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapabilitas dan intellegence diantara masing-masing individu dalam masyarakatnya.

            Dalam ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi harus senantiasa didasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadist. Begitu juga dalam sistem distribusi. Surat al-Hasyr ayat 7 mengungkapkan :

            …”supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu…”

            Dalam hal lembaga-lembaga filantropi misalnya, aspek menjaga dan menyalurkan amanah adalah sebagai aspek kewajiban ilahiyah yang diperintahkan oleh agama yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Yang mana nilai-nilai tersebut diantaranya: Ketuhanan (Tauheed), Persaudaraan (Brotherhood), Kesetaraan (Equal) dan Keadilan (equity), Kerjasama (Cooperation) serta Kerja dan Produktifitas (Productivity). Prinsip-prinsip ini sejatinya terkandung dalam segala kegiatan lembaga filantropi tersebut.

            Pemanfaatan Harta Kekayaan

            1. Melalui Mekanisme Pasar (Distribusi Syari’ah tentang Akumulasi Modal Ummat).

            Berbicara modal pasti akan terkait dengan laba atau keuntungan. Oleh karenanya, mekanisme pasar adalah mekanisme distribusi kekayaan yang lebih menitik beratkan pada sistem distribusi yang bersifat komersil/bisnis. Tidak saja dalam lingkup jual beli atau persewaan (untuk kepentingan diri), tetapi juga untuk diinvestasikan kepada masyarakat pengelola usaha yang “kurang mampu” sebagai modal usaha mereka dalam mengembangkan kapasitas produksinya. Mekanisme ini tentu saja memberikan multiplier effect pada kekayaan dua belah pihak, serta bagi pihak-pihak lain yang terkait didalamnya.

            2. Melalui Mekanisme Non-Pasar

            Zakat dan Wakaf

            a. Lembaga Zakat

            Secara sosial, praktek-praktek zakat sudah terlaksana semenjak agama Islam itu ada di Indonesia. Baik itu dilakukan secara mandiri –langsung kepada mustahik atau melalui para ulama, kyai, atau ustadz– maupun secara kolektif yang bersifat sporadik (kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat), juga bersifat tradisional-pasif dan hanya temporer (musiman).

            Misi zakat sendiri sesungguhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jiwa zakat sudah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara merupakan “amiliin” yang tepat dalam menjalankan amanat tersebut. Karena berbicara zakat, esensinya adalah bicara tentang how to manage the zakah’s fund.

            Pada tahun 1990, DPR menyetujui Rancangan UU tentang zakat yang kemudian tersahkan menjadi UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ/BAZ) ini juga, secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi zakat yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional dan legitimate. Bahkan, ayat pertama pasal 7 UU No. 38/1999, menentukan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

            Sehingga instrumen zakat ini bisa dijadikan alat kebijakan ekonomi negara sebagai sumber pendanaan baru bagi pemerintah. Diantaranya perkiraan potensi zakat yang dilakukan oleh Nasution[1]dengan menggunakan data GDP Indonesia dan dengan asumsi bahwa penguasaan asset umat muslim sebesar 20% dari total GDP dan besaran zakat sebesar 2,5% maka potensi zakat adalah sebesar 7,5 s.d 8,7 trilyun rupiah atau sekitar 0,4 s.d 1,85% dari total PDB nasional (berdasarkan harga berlaku thn 2005). Jika dibanding dengan estimasi dan perhitungan potensi zakat dibeberapa negara muslim, jumlah ini masih jauh lebih rendah. Namun hal yang menggembirakannya adalah jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

            b. Lembaga Wakaf

            Departemen Agama RI telah membuat satu divisi, khusus tentang Pengembangan Wakaf untuk masyarakat muslim Indonesia, yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan BWI adalah melaksanakan pembinaan yang intensif bagi para pengelola wakaf di seluruh Indonesia. Sekaligus menjadi lembaga pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia.

            Sistem perwakafan di Indonesia sudah berjalan dan berkembang, terbukti dengan adanya berbagai produk wakaf, yang tidak hanya bersifat sosial produktif, tetapi juga sudah menyentuh manajemen pembiayaan global, seperti dengan adanya sistem Wakaf Uang. Selain itu, wakaf uang ini juga telah mendapatkan putusan wakaf dari Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.




            Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

            Follow

            Get every new post delivered to your Inbox.